20 September 2022
DHAKA – Para diplomat ASEAN di Dhaka meyakinkan Bangladesh untuk secara tegas mengangkat tindakan ilegal Myanmar di perbatasan di Majelis Umum PBB seiring dengan upaya Dhaka untuk bekerja sama guna mencegah eskalasi kekerasan di wilayah perbatasan Myanmar-Bangladesh, kata pejabat Kementerian Luar Negeri.
Dalam pengarahan Kementerian Luar Negeri di State Guest House Padma hari ini (19 September 2022), mereka mengaku juga frustasi dengan cara junta Myanmar menangani situasi negara, apalagi sejak junta Myanmar mengambil kendali negara dan pemerintahan. menggulingkan orang-orang pilihan. pemerintah, pada bulan Februari tahun lalu.
Penjabat Menteri Luar Negeri Laksamana (Purn) Khurshed Alam dan Direktur Jenderal Sayap Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Najmul Huda memberi pengarahan kepada utusan ASEAN tentang peningkatan kekerasan di perbatasan Bangladesh-Myanmar antara militer Myanmar dan kelompok pemberontak Tentara Arakan.
Selain Myanmar, diplomat dari seluruh negara ASEAN – Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam – hadir pada pengarahan hari ini.
Kementerian luar negeri hari ini akan memberi penjelasan kepada diplomat asing lainnya yang ditempatkan di Dhaka tentang pelanggaran ruang dan lahan yang berulang kali dilakukan Myanmar.
“Kami telah menyampaikan kepada diplomat ASEAN bahwa penembakan mortir dan penembakan peluru dari sisi Myanmar hingga Bangladesh merupakan kekhawatiran serius bagi kami. Pada Jumat malam, seorang pemuda Rohingya terbunuh dan beberapa lainnya terluka,” kata Najmul Huda kepada The Daily Star.
Masyarakat di sepanjang perbatasan di Cox’s Bazar dan Bandarban juga hidup dalam ketakutan dan beberapa dari mereka diperintahkan untuk pindah. Kehidupan, mata pencaharian dan aset Bangladesh berada di bawah ancaman, katanya.
Sejak pertengahan Agustus, Kementerian Luar Negeri telah memanggil duta besar Myanmar untuk Bangladesh, Aung Kyaw Moe, sebanyak empat kali, namun situasinya tidak berubah. Pemerintah telah memerintahkan Penjaga Perbatasan dan Penjaga Pantai Bangladesh untuk tetap waspada, namun belum mengerahkan pasukan.
Para diplomat ASEAN mengatakan mereka frustrasi karena tidak ada kemajuan dalam konsensus lima poin yang dicapai pada pertemuan ASEAN awal tahun lalu.
Konsensus tersebut mencakup penghentian segera kekerasan di negara tersebut; dialog antara semua pihak; penunjukan utusan khusus; bantuan kemanusiaan oleh ASEAN; dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.
“Kami berharap teman-teman ASEAN kami menggunakan pengaruhnya terhadap negara anggotanya, Myanmar, untuk menghentikan eskalasi kekerasan dan pelanggaran aturan internasional,” kata Najmul Huda.