21 September 2022
DHAKA – Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa atau Tidak Secara Sukarela mendesak Bangladesh untuk menanggapi tuduhan umum yang disampaikan tahun lalu mengenai dugaan penghilangan paksa yang dilakukan oleh Batalyon Aksi Cepat, dan tekanan yang tidak semestinya terhadap organisasi hak asasi manusia.
“Perhatian harus diberikan pada implementasi rekomendasi dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, dan suara para korban harus didengar,” kata Luciano Hazan, ketua Kelompok Kerja Penghilangan Paksa atau Tidak Secara Sukarela.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam dialog interaktif Dewan Hak Asasi Manusia yang diadakan dengan Kelompok Kerja Penghilangan Paksa atau Tidak Sukarela di Jenewa pada tanggal 20 September, menurut ringkasan pertemuan PBB yang diposting Selasa malam.
Mengakhiri kunjungannya pada tanggal 17 Agustus, mantan Komisaris Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet menekankan perlunya penyelidikan yang tidak memihak, independen dan transparan terhadap tuduhan-tuduhan ini, disertai dengan reformasi sektor keamanan.
Bachelet juga mengatakan bahwa mengundang Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa mengunjungi Bangladesh juga menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah ini secara pasti.
“Sebagai kontributor terbesar personel berseragam dalam misi penjaga perdamaian PBB, Bangladesh harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem yang kuat untuk melakukan pemeriksaan hak asasi manusia secara cermat terhadap personel keamanan.”
Ia juga membahas reformasi hukum untuk menyelaraskan undang-undang domestik dengan undang-undang hak asasi manusia internasional.
Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa atau Tidak Secara Sukarela memulai sesinya yang ke-128 mulai tanggal 19 September dan akan berlanjut hingga tanggal 28 September. Selama ini, pihaknya akan menyelidiki 696 kasus dari 21 negara.
Bangladesh adalah salah satu negara yang dibahas dalam sesi ini mengenai penghilangan paksa.
Sidang Kelompok Kerja ini bertepatan dengan penyampaian laporan tahunannya pada sidang Dewan Hak Asasi Manusia ke-51 pada tanggal 20 September 2022.
Menurut laporan tersebut, lima insiden baru penghilangan paksa di Bangladesh telah dilaporkan ke Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa dalam satu tahun terakhir, sehingga jumlah kasus yang sedang diselidiki oleh badan PBB tersebut menjadi 81.
Kelompok PBB telah menulis surat kepada pemerintah tentang lima kasus tersebut, namun belum menerima balasan.
Rincian kasus-kasus ini tidak diketahui karena kelompok tersebut hanya mengungkapkan nama-nama tersebut kepada lembaga pemerintah yang berkomunikasi dengan mereka.