14 Juni 2023
KOTA GEORGE – Pemilihan umum negara bagian yang sangat dinantikan di keenam negara bagian kemungkinan besar akan diadakan pada bulan Agustus, menurut Ketua Menteri Penang Chow Kon Yeow.
Chow memperkirakan hal ini bisa terjadi paling lambat minggu kedua Agustus, atau lima hingga enam minggu setelah usulan pembubaran DPR Penang pada 28 Juni.
“Terserah KPU untuk memilih tanggalnya. Ada kemungkinan diadakan pada bulan Agustus,” ujarnya saat wawancara eksklusif dengan The Star.
Chow akan bertemu dengan Gubernur Penang Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak pada 27 Juni untuk meminta izin membubarkan dewan legislatif negara bagian keesokan harinya (28 Juni).
Sebelumnya dilaporkan bahwa enam negara bagian, termasuk Penang, telah mencapai kesepakatan untuk membubarkan dewan negara bagian masing-masing guna membuka jalan bagi pemilihan umum negara bagian secara serentak.
Majelis negara bagian Selangor berakhir secara otomatis pada tanggal 25 Juni, diikuti oleh Kelantan pada tanggal 27 Juni, Terengganu pada tanggal 30 Juni, Kedah pada tanggal 3 Juli, Negri Sembilan pada tanggal 1 Juli dan Penang pada tanggal 2 Agustus.
Assoc Prof Azeem Fazwan Ahmad Farouk, direktur Pusat Penelitian Kebijakan dan Studi Internasional Universiti Sains Malaysia (CenPRIS), mengatakan tanggal pemungutan suara pada bulan Agustus akan memberikan keuntungan bagi pemerintah persatuan dan oposisi.
“Saya pikir kedua koalisi akan memobilisasi pendukungnya sebanyak mungkin. Prosesnya sebenarnya sudah dimulai sekarang,” ujarnya.
Azeem Fazwan mengatakan pemerintah persatuan bisa menggunakan semangat patriotisme dan cinta tanah air untuk menggalang dukungan pemilih selama bulan Merdeka.
Sementara itu, Chow mengatakan pemerintahannya masih punya waktu untuk mengadakan dua pertemuan manajemen eksekutif sebelum majelis negara dibubarkan.
“Ini pertemuan biasa dan saya tidak melihat ada agenda besar yang bisa dibahas,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah dia dan anggota dewan eksekutifnya (exco) akan pindah dari kantor mereka saat ini di Komtar, Chow mengatakan undang-undang tersebut akan memungkinkan mereka untuk melanjutkan peran mereka sebagai pemerintahan sementara.
“Saya kira kami sudah membahas masalah ini dengan penasihat hukum kami, dan dia telah memberi tahu kami bahwa kami dapat tetap menjabat untuk sementara waktu.
“Selama periode ini, pemerintahan sementara tidak akan mengadakan pertemuan apa pun atau mengambil keputusan baru apa pun yang akan mengikat pemerintahan negara bagian berikutnya.
“Peran kami sebagai pemerintahan sementara hanya bersifat administratif saja, untuk memastikan bahwa segala sesuatunya sudah diputuskan sebelum dilakukan pembubaran,” ujarnya.
Chow mengatakan bahwa dia secara pribadi merasa bahwa semua eksekutif negara harus mengosongkan kantor mereka setelah hari pencalonan.
“Kalaupun yang ikut kontestasi, saya yakin, di masa kampanye sekalipun, mereka tidak akan kembali menjabat, meski secara konvensi mereka masih menjadi pengurus exo.
Alasan lainnya adalah tidak akan ada pertemuan dan tidak ada urusan resmi untuk bertransaksi, imbuhnya.
Anggota parlemen Batu Kawan itu mengatakan dia juga ingin mempertahankan daerah pemilihannya di Padang Kota jika para pemimpin partai menyetujuinya.
Chow telah memenangkan daerah pemilihan Padang Kota dalam tiga pemilihan umum terakhir, pada tahun 2008 hingga 2018.
Sebanyak 40 kursi akan diperebutkan pada pemilu negara bagian Penang mendatang.
Sementara itu, saat ditanya, Wakil Mentri Besar Kelantan Datuk Mohd Amar Nik Abdullah mengatakan negara akan mengumumkan tanggal pembubaran majelis negara bagian Kelantan besok.
“Mentri Besar diharapkan mengumumkan tanggal pembubaran setelah mengadakan rapat dengan Kepala Eksekutif Negara,” kata Mohd Amar.
Negri Sembilan juga setuju untuk membubarkan majelis negara bagiannya pada 30 Juni.