1 November 2022
KUALA LUMPUR – Kekurangan tenaga kerja asing harus segera diatasi, karena jumlah kedatangan tenaga kerja asing di Malaysia terlalu rendah dibandingkan dengan jumlah pungutan yang telah dibayarkan, kata Dewan Pemulihan Nasional (MPN).
Ketua Pelaksana MPN Tan Sri Sulaiman Mahbob mengatakan, statistik persetujuan kuota dan pembayaran retribusi per 12 September tercatat menyetujui 467.223 pekerja dari kuota tersebut, namun hanya tercatat 76.000 registrasi tenaga kerja dari 12 negara pada periode yang sama.
“Angka itu terlalu kecil dibandingkan retribusi yang sudah dibayarkan. Oleh karena itu, kami ingin Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia mengkaji ulang proses perekrutan tenaga kerja asing karena banyak sektor yang tingkat ketergantungannya sangat tinggi.
“Kami menemukan banyak pekerja yang melamar dan melakukan pembayaran, namun lebih sedikit orang yang datang. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak datang? Apakah itu menyangkut masalah negaranya atau alasan lain? Hal ini harus ditekankan, jika tidak, sektor pertanian, khususnya kelapa sawit, akan terus mengalami kekurangan pekerja,” katanya kepada Bernama dalam jumpa pers baru-baru ini.
Ia menjelaskan, industri padat karya seperti sektor manufaktur, pariwisata, konstruksi, dan ritel, termasuk sektor elektronik dan pertanian, juga terkena dampak dari permasalahan kekurangan tenaga kerja ini. Selain persoalan ketenagakerjaan, Sulaiman mengatakan investasi dan perdagangan serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga harus diprioritaskan dalam proses pemulihan negara.
Dia mengatakan Malaysia harus mendorong lebih banyak investasi karena menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, sementara perdagangan memastikan pemulihan ekonomi negara terus berlanjut karena perekonomian kita bergantung pada perdagangan global.
“Dalam konteks rantai pasokan yang terdampak, banyak aktivitas ekspor yang terganggu. Namun dalam proses pemulihan ini, kami melihat kinerja Port Klang mengalami peningkatan.
“Mereka siap dan mampu menarik kargo ke pelabuhan kita. Sektor pelabuhan sangat membantu kita untuk meningkatkan ekspor,” ujarnya.
Terkait pengembangan usaha kecil menengah (UKM) dan PMKS, Sulaiman mengatakan kelompok tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan tulang punggung penanaman modal dalam negeri.
“UKM dan PMSC adalah pihak yang paling terkena dampak pandemi ini dibandingkan dengan perusahaan multinasional yang dapat melakukan relokasi ke negara lain dengan upah tenaga kerja yang lebih rendah.
“Oleh karena itu, kita perlu fokus pada UKM dan PMKS karena kita ingin mereka berkembang menjadi perusahaan menengah dan mendukung perusahaan multinasional dan nantinya pelaku industri global,” ujarnya.
Ia mengatakan kerja sama Malaysian Productivity Corporation (MPC), Malaysian Investment Development Authority (MIDA) dan Malaysia Foreign Trade Development Corporation (Matrade) merupakan kombinasi terbaik untuk menggerakkan perekonomian negara.
“MPC dapat bekerja sama dengan PMKS untuk meningkatkan produktivitas sementara MIDA mendorong investasi dan membantu Matrade memperluas pasar ke luar negeri. Ini kombinasi terbaik untuk menggerakkan perekonomian nasional,” ujarnya.
Mengomentari usulan moratorium khusus UKM, Sulaiman berharap pemerintah yang akan dibentuk bisa melihat lebih dalam karena UKM merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, MPN juga menekankan pada isu ketahanan pangan untuk memastikan sumber daya pangan penduduk negara berada pada tingkat yang optimal.
“Pada tahun 1970 kami mempunyai rencana Buku Hijau (Buku Hijau) untuk meningkatkan produksi pertanian. Kalau bisa dalam jangka panjang kita harus mengurangi impor pangan, tidak hanya dari sisi swasembada, tapi juga ketahanan pangan,” kata Sulaiman.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah negara bagian untuk mengolah lahan pertanian mereka untuk menghasilkan pangan sambil menghindari ketergantungan pada bahan impor.
Sementara itu, Sulaiman juga mengungkapkan, MPN telah mengajukan total 95 usulan, dengan rincian 86 usulan disetujui Kabinet, dan sembilan usulan masih menunggu keputusan.
Dari jumlah tersebut, 69% berkaitan dengan isu-isu seperti kesehatan, ekonomi, dan sosial, sedangkan 26% berkaitan dengan urusan manajemen dan administrasi.
“Dari 69% tersebut, 16 rekomendasi (23%) telah selesai, 30 rekomendasi (43%) masih dilaksanakan, dan 14 rekomendasi (20%) belum dilaksanakan,” ujarnya.