19 Juli 2023
JAKARTA – Di tengah berbagai krisis, seperti dampak sisa dari COVID-19, penurunan perekonomian global, serta berlanjutnya invasi Rusia ke Ukraina, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) menjadi bumerang di banyak negara. Krisis juga menyebabkan menurunnya optimisme terhadap pencapaian SDGs di berbagai kawasan, terutama di kawasan yang kurang terbuka terhadap dunia internasional.
Namun Indonesia mengutarakan solusinya berupa lokalisasi SDGs ke desa-desa yang dikenal dengan Village SDGs. Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Transmigrasi A Halim Iskandar menyampaikan Tujuan Desa pada sesi “Mendorong Perubahan di Tingkat Lokal: Pendekatan Inovatif untuk Melokalisasi SDGs”. Acara tersebut digelar pada 17 Juli di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.
Di antara delegasi dari 196 negara, sesi tersebut juga dihadiri oleh Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Direktur Regional UNDP Asia-Pasifik dan Asisten Sekretaris Jenderal UNDP Kanni Wignaraja, Walikota Braga, Portugal, Ricardo Rio dan UCLG Asia Pasifik Sekjen Bernadia Tjandradewi.
Sesi lintas negara yang diluncurkan pada 10 Juli dan akan berlangsung hingga 20 Juli ini merupakan bagian dari High-Level Political Forum on Sustainable Development 2023. Dalam acara tersebut, Indonesia juga menyelenggarakan pameran hasil-hasil SDG mulai dari tingkat nasional hingga tingkat nasional. desa-desa.
“Sepertinya kekuatan aksi lokal belum terlalu diperhitungkan dalam berbagai diskusi mengenai pencapaian agenda SDGs 2030,” jelas Halim, “Beberapa orang terlalu fokus pada apa yang terjadi di tingkat global atau nasional, bahkan jika itu terjadi di tingkat global atau nasional. adalah konkrit. Aksi dimulai dari unit terkecil, yaitu kota. Ungkapan ‘bertindak lokal, berpikir global’ masih relevan hingga saat ini dan harus menjadi pedoman kita.”
Meskipun upaya-upaya telah dilakukan tanpa kenal lelah di setiap tingkat pemerintahan, hanya 20 persen dari target SDG yang telah tercapai dan mengalami kemajuan, sementara sisanya stagnan atau mengalami penundaan. Indonesia harus memperbaiki hal ini jika ingin memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2030.
“Saya yakin sudah saatnya kita memprioritaskan kembali lokalisasi SDGs, untuk memastikan bahwa aksi lokal menjadi bagian penting dari aksi transformatif kita untuk meningkatkan arah Agenda 2030 dan mencapai seluruh targetnya secara penuh dan tepat waktu,” Halim dikatakan. .
Halim menyoroti tiga tindakan utama yang akan diambil untuk mempercepat dan meningkatkan inisiatif guna memastikan negara kembali ke jalur yang benar pada tahun 2030. Tindakan tersebut dilakukan melalui pendataan, penentuan prioritas dengan pendekatan multipihak, serta membangun landasan dukungan terhadap desa.
Pertama, pengumpulan data merupakan titik awal yang sangat penting untuk menentukan perbandingan guna melihat kemajuan inisiatif-inisiatif tersebut, serta untuk menetapkan standar realistis di setiap wilayah. Di desa Vasco Damneen di provinsi Papua Barat, pengumpulan data dimulai pada tahun 2022 dan diterapkan dalam perencanaan anggaran desa berbasis SDGs pada tahun ini. Desa telah menetapkan target SDG Desa secara spesifik sesuai dengan kebutuhan lokalnya.
Memprioritaskan pendekatan multi-pemangku kepentingan merupakan faktor katalis dalam mencapai target tersebut. Contohnya di Kalimantan Barat melalui pendirian puskesmas di Desa Nanga Lebang yang didukung dana tanggung jawab sosial perusahaan Agro Sukses Lestari. Program ini sejalan dengan target tujuan ketiga SDGs; untuk memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang, di segala usia.
Yang terakhir, dukungan berkelanjutan terhadap desa juga penting. Contoh yang sama pada aksi kedua, Kepala Desa Nanga Lebang mengarahkan bantuan tunai Dana Desa kepada warga desa yang paling membutuhkan, berdasarkan data SDGs Desa. Pada tahun 2022, bantuan tersebut disalurkan kepada 87 rumah tangga, sedangkan pada tahun 2023, sebanyak 25 rumah tangga teridentifikasi lebih membutuhkan dibandingkan rumah tangga lainnya.
“Bersama-sama, mari kita terus memperkuat aksi lokal, memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat, memastikan masa depan yang sejahtera bagi semua dan memastikan tidak ada desa atau masyarakat yang tertinggal,” tutup Halim.
Artikel ini diterbitkan bekerja sama dengan Kementerian Kota, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi