16 Agustus 2023
BEIJING – Kampanye anti-korupsi melanda sektor medis negara ini. Sejak awal tahun, lebih dari 150 direktur dan dekan rumah sakit telah diperiksa. Mayoritas terkait dengan aktivitas seperti pilih kasih dalam pengadaan obat, pengadaan alat kesehatan, pengadaan bahan habis pakai, bahkan suap.
Sektor medis secara langsung mempengaruhi kepentingan masyarakat, termasuk aksesibilitas dan keterjangkauan pengobatan medis, sekaligus mempengaruhi perkembangan industri kesehatan secara keseluruhan. Permasalahan dalam sektor medis sangatlah mengakar dan kompleks. Hal ini melibatkan pengawasan terhadap pejabat pimpinan dan personel kunci, model pengadaan farmasi, interaksi antara dokter dan perusahaan farmasi, serta sistem pembayaran bagi petugas kesehatan. Investigasi komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan menerapkan perbaikan yang diperlukan.
Secara khusus, investigasi telah menunjukkan bahwa model pengadaan farmasi yang sebelumnya dianggap sebagai tindakan antikorupsi juga tidak kebal terhadap praktik suap. Hal ini menunjukkan bahwa, selain memberantas korupsi yang ada, terdapat kebutuhan untuk perbaikan lebih lanjut pada sistem terkait untuk menutup celah kelembagaan yang memfasilitasi korupsi dan untuk memastikan reformasi yang komprehensif.
Penting untuk menyadari bahwa permasalahan yang mengganggu bidang medis lebih dari sekedar transfer manfaat yang tidak tepat antara dokter dan perwakilan farmasi. Ada juga serangkaian masalah operasional yang tidak teratur di rumah sakit. Oleh karena itu, selain memberantas korupsi, upaya juga harus diarahkan pada pemurnian dan standarisasi manajemen internal dan ekosistem medis di institusi layanan kesehatan.
Untuk mengatasi permasalahan yang mendalam memerlukan langkah-langkah yang kuat. Situasi saat ini menyoroti perlunya inisiatif komprehensif yang mencakup penyelidikan, pembersihan, dan reformasi di sektor farmasi. Upaya-upaya yang terkonsentrasi harus ditujukan untuk memberantas korupsi tanpa mengganggu fungsi normal industri farmasi atau sistem layanan kesehatan, dengan tetap memperhatikan kontribusi berharga dari para profesional layanan kesehatan. Hal ini juga harus menjadi pengingat bahwa tindakan untuk tata kelola yang lebih baik dapat memperoleh manfaat besar dari peningkatan transparansi dan respons yang tepat waktu terhadap permasalahan publik.