21 Juli 2023
JAKARTA – Larangan pemerintah terhadap ekspor mineral mentah tertentu telah meningkatkan permintaan pengiriman domestik antara tambang dan fasilitas pengolahan, sehingga menciptakan peluang baru bagi perusahaan lokal, kata para pelaku industri.
Faty Khusumo, wakil ketua Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA), mengatakan pada hari Kamis bahwa perusahaan pelayaran lokal telah melihat peningkatan pesanan untuk mengangkut bijih antar pulau sebagai hasil dari upaya pemerintah untuk mengembangkan industri pengolahan mineral hilir.
Hilirisasi telah menimbulkan permintaan pelayaran baru dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia, kata Faty kepada wartawan usai jumpa pers di Jakarta.
Ketika ditanya tentang permintaan pengiriman produk mineral bernilai tinggi ke luar negeri, dia mengatakan perusahaan belum melihat adanya peningkatan pesanan.
Pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel sejak tahun 2020 untuk menumbuhkan industri pengolahan komoditas dalam negeri.
Pada bulan Juni tahun ini, mereka menambahkan bauksit, bijih aluminium yang ditambang secara komersial, ke dalam daftar mineral yang dilarang untuk diekspor, sekali lagi untuk mendorong pengembangan industri hilir. Mineral lain seperti tembaga, emas dan timah diperkirakan akan menyusul.
Baca juga: RI dan UE bersiap menghadapi konflik dagang
Faty yakin bahwa sektor pelayaran dan logistik Indonesia akan mendapat manfaat dari kuatnya permintaan domestik dan peningkatan konektivitas antar pelabuhan.
Namun, pasar pelayaran global mengalami gejolak berkepanjangan di tengah serangkaian gejolak perdagangan internasional.
Indeks tarif angkutan peti kemas global Statista turun lebih dari 78 persen tahun ke tahun (y-o-y) di bulan Juni karena berlanjutnya lemahnya permintaan global.
“Selama pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berjalan dengan baik, hal ini juga akan menghasilkan pertumbuhan transportasi domestik yang sehat,” kata Faty, seraya menambahkan bahwa permintaan pelayaran domestik dapat mengimbangi perlambatan global.
Meskipun ada klaim bahwa konektivitas antarpelabuhan di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, negara ini turun 15 peringkat dalam Indeks Kinerja Logistik (LPI) Bank Dunia tahun 2023 menjadi peringkat 61 dari 139 negara yang dinilai, dibandingkan dengan posisinya lima tahun lalu.
Dengan skor tiga dari lima pada enam indikator utama, Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara berkembang lainnya di Asia Tenggara.
Namun, para pelaku bisnis berpendapat bahwa sistem logistik negara tersebut telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Baca juga: Asosiasi bela RI setelah turunnya peringkat logistik Bank Dunia
Akbar Djohan, kepala badan logistik dan rantai pasokan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), mengatakan pada hari Kamis bahwa Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menempatkan kinerja pelabuhan Indonesia sebagai salah satu dari 20 teratas dalam peringkat dunia.
Ia menyatakan bahwa beberapa indikator LPI tidak sesuai untuk negara kepulauan yang besar dan menghasilkan gambaran situasi logistik Indonesia yang tidak tepat.
“Kami tidak bisa membandingkan pelayaran internasional kami dengan Singapura karena Indonesia adalah tujuan akhir. Sedangkan Singapura masuk kategori lokasi transshipment,” ujarnya kepada wartawan, Kamis.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada hari Selasa mempertanyakan penilaian Bank Dunia dan mengatakan dia berencana mengundang lembaga tersebut untuk menjelaskan klaimnya.
“Di mana (lemahnya Indonesia)? Beri tahu saya Kita butuh transparansi,” kata Luhut seperti dikutip CNBC Indonesia.