18 Agustus 2023
JAKARTA – Pemerintah berencana mengalokasikan dana sebesar Rp 40,6 triliun (US$2,6 miliar) dalam APBN tahun depan untuk pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Setidaknya Rp 35 triliun, atau 86,2 persen dari jumlah tersebut, telah dialokasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengembangkan infrastruktur penting, termasuk bandara VVIP. Sisa dana diperuntukkan bagi kementerian terkait lainnya untuk mengembangkan fasilitas yang diperlukan di ibu kota baru, termasuk rumah sakit.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa dana tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur penting bagi kompleks administrasi negara, serta perumahan bagi pegawai negeri yang harus pindah dari Jakarta ke ibu kota baru.
Prioritas kita di tahun 2024, sebelum pemindahan ibu kota, adalah kita harus melihat bahwa kompleks pemerintahan dan (fasilitas) pendukungnya bisa (selesai) tahun depan, kata Sri Mulyani dalam jumpa pers Rancangan APBN 2024.
Masa jabatan kedua dan terakhir Presiden Joko “Jokowi” Widodo berakhir pada Oktober 2024, yang berarti ini adalah tahun terakhir ia dapat mengarahkan sumber daya untuk mendirikan ibu kota baru. Presiden berniat merayakan HUT RI tahun depan di Nusantara.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga memberikan pengarahan pada hari Rabu, mengatakan bahwa proyek pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya setidaknya Rp 65,5 miliar antara tahun 2022 dan 2024.
Tahun-tahun sebelumnya, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 26,72 triliun pada tahun 2023 dan Rp 5,24 triliun pada tahun 2022 untuk proyek tersebut.
Sri Mulyani juga meyakinkan, mengingat ibu kota baru merupakan proyek jangka panjang, maka peran APBN secara bertahap akan semakin berkurang dan memberikan ruang bagi sumber pembiayaan lain di luar kas negara.
“Kami mendukung Otoritas IKN untuk merancang proyek-proyek yang menggunakan kemitraan publik-swasta, sehingga mengurangi ketergantungan langsung pada anggaran (dana) negara dan menyelaraskan dengan kapasitas fiskal APBN jangka panjang,” ujarnya.
Menteri Pekerjaan Umum Basuki mengatakan Proyek Pembangunan Nusantara telah mencapai penyelesaian 30 persen dan menjanjikan tahap prioritas proyek tersebut akan selesai pada Juli mendatang.
Di dalamnya terdapat istana presiden, ruang seremonial perayaan hari kemerdekaan tahun baru, kantor empat menteri koordinator dan sekretariat negara, serta perumahan vertikal bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI, dan personel Polri. .
Basuki juga mengumumkan bahwa pembangunan 47 menara akan dimulai bulan depan sebagai perumahan khusus pegawai negeri sipil, meskipun hanya 12 menara yang diharapkan selesai pada Juli 2024.
Hingga saat ini, kementerian telah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, yang akan memasok air ke ibu kota baru, dan berencana melanjutkan pembangunan instalasi pengolahan air kota.
Sebelumnya pada Rabu, Presiden Jokowi mengumumkan rencana pemerintah mengalokasikan Rp 422,7 triliun dari anggaran infrastruktur tahun depan untuk keperluan pembangunan yang mencakup ibu kota baru, renovasi stadion, perbaikan jalan, dan fasilitas kesehatan.