5 Oktober 2022
JAKARTA – Komite Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada Selasa memutuskan Arema FC bertanggung jawab atas tragedi Stadion Kanjuruhan hari Sabtu di Malang, Jawa Timur.
Panitia mendenda klub sepak bola yang berbasis di Malang tersebut sebesar Rp 250 juta (US$16.400) meskipun ada seruan publik agar anggota PSSI, termasuk ketuanya Mochammad Iriawan, juga menerima tanggung jawab atas bencana tersebut dan mengundurkan diri.
Selain denda, PSSI juga melarang Arema bermain di kandangnya selama sisa musim Liga 1.
“Dari pertemuan kami soal Arema dan penyelenggara, kami putuskan untuk melarang mereka bermain di markasnya di Malang,” kata Ketua Komite Disiplin PSSI Erwin Tobing saat jumpa pers, Selasa sore. “Setiap pertandingan yang mempertemukan Arema sebagai tim tuan rumah harus digelar di stadion yang jaraknya minimal 250 kilometer dari Malang.”
Saat ini, Arema memainkan pertandingan kandangnya di Stadion Kanjuruhan, termasuk saat tim kalah 3-2 dari rival lamanya Persebaya Surabaya yang mengakibatkan terjadinya desak-desakan maut yang menyebabkan 125 orang tewas setelah polisi menembakkan gas air mata dalam upaya membubarkan suporter yang nakal. . Tragedi Kanjuruhan merupakan bencana terkait sepak bola paling mematikan ketiga dalam sejarah dan paling mematikan di Asia.
Komite Disiplin PSSI pun menghukum dua petinggi Arema yang diduga bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Ketua Komite Eksekutif Arema Abdul Haris dan Kepala Keamanan Seko Sutrisno telah dijatuhi larangan seumur hidup dari sepak bola Indonesia, yang berlaku segera.
“(Abdul) bertanggung jawab memastikan keamanan acara. Seharusnya dia mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi, namun dia gagal melakukannya,” kata Erwin. Dia menyebut gerbang yang terkunci, yang menyebabkan banyak korban berkerumun dan mati lemas, sebagai bukti kelalaian Abdul.
Sebagai komite disiplin, Erwin menilai pihaknya tidak berwenang mengajukan tuntutan pidana yang merupakan kewenangan kepolisian. Yang paling penting, keputusan komite ini membebaskan PSSI dari tanggung jawab apa pun sejauh ini, meski berulang kali ada seruan agar anggota badan sepak bola itu mengundurkan diri.
Peralihan kesalahan
Tindakan PSSI sejalan dengan Polri yang selama ini hanya menghukum anggota polisi yang bertugas saat penyerbuan tersebut. Perwira tertinggi yang akan dihukum adalah adj. Sr. Komisaris Ferli Hidayat yang dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Malang dan dipindahkan ke Divisi Sumber Daya Manusia Polri, sedangkan petinggi Polri sejauh ini lolos tanpa cedera.
Keputusan ini merupakan skenario persis yang diperingatkan oleh Presiden Madura United, Achsanul Qosasi, pada Minggu. “Jangan hanya menyalahkan (Arema), seolah-olah tanggung jawab hanya ada pada pihak yang menyelenggarakan pertandingan di Malang,” kata Achsanul di Twitter.
Ia menambahkan, PSSI tidak perlu mengusung penyidikan dan kewenangannya diserahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Dewan Olahraga Nasional (KONI). Sebagai bentuk penghormatan kepada para korban dan orang-orang tercintanya, Achsanul menghimbau seluruh pengurus PSSI untuk mundur dari jabatannya.
Ketua Pengawal Kepolisian Indonesia (IPW) Sugeng Teguh Laksono mengamini dan meminta Ketua PSSI Mochamad Iriawan bertanggung jawab dan mundur. Berbicara kepada kompas.tv pada hari Minggu, ia mendesak pemerintah untuk “membentuk tim pencari fakta dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana tersebut dan meninjau prosedur keamanan yang digunakan dalam pertandingan tersebut”.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan MD Mahfud untuk membentuk tim pencari fakta independen. Tim yang dipimpin Mahfud sendiri ini beranggotakan berbagai akademisi, pemerhati kancah sepak bola lokal, jurnalis, dan TNI.
Mudah-mudahan dalam dua hingga tiga minggu ke depan kita bisa menyelesaikan penyidikan, kata Mahfud, Senin.
Kemungkinan sanksi
Menggandakan kritik mereka terhadap PSSI, beberapa analis juga menyerukan badan sepak bola dunia FIFA untuk menyerahkan sanksi kepada PSSI, dengan alasan kurangnya kepercayaan.
Politisi Partai NasDem Akbar Faizal memohon agar FIFA menghukum PSSI, menyebut mereka amatir, dan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
Setelah memenangkan tender pada tahun 2019, Indonesia awalnya ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U-20 2021, namun akhirnya diundur ke tahun 2023 karena pandemi virus corona. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali pada bulan September mengkonfirmasi kesiapan negaranya untuk menjadi tuan rumah turnamen tersebut, yang kini dalam bahaya mengingat tragedi tersebut.
Ahmad Riyadh dari PSSI mengatakan mereka telah melakukan kontak dengan FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan perwakilan dari kedua badan pemerintahan tersebut akan mengunjungi Indonesia pada tanggal yang tidak ditentukan.
“Semoga FIFA dapat melihat bagaimana pemerintah merespons tragedi tersebut dan menyadari bahwa ini adalah kesalahan beberapa pihak yang buruk dan baik pemerintah maupun kepolisian telah merespons dengan cepat dalam menangani masalah tersebut,” kata Ahmad.
Togel SingaporeKeluaran SGPPengeluaran SGP