28 Januari 2022
PHNOM PENH – Perdana Menteri Hun Sen mendesak pemimpin Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, untuk menghormati dan menerapkan Konsensus Lima Poin ASEAN (5PC) yang dicapai pada bulan April tahun lalu sebagai jalan ke depan untuk mengakhiri krisis berkepanjangan di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. negara.
Hun Sen menyampaikan seruan tersebut dalam pertemuan dengan Jenderal Min Aung Hlaing, ketua Dewan Administrasi Negara (SAC) yang berkuasa, melalui konferensi video pada 26 Januari.
Kao Kim Huorn, wakil menteri yang dekat dengan perdana menteri, mengatakan setelah pertemuan bahwa Hun Sen dan Min Aung Hlaing bertukar pandangan dan informasi mengenai masalah-masalah Myanmar dan bahwa perdana menteri mengajukan empat permintaan kepada jenderal tersebut.
“Pertama, (Hun Sen) meminta Min Aung Hlaing untuk menerapkan lima poin konsensus yang disepakati para pemimpin ASEAN pada April 2021.
Kedua, dia meminta agar Min Aung Hlaing memfasilitasi kunjungan pertama Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar ke negaranya dalam waktu dekat, katanya seraya menambahkan bahwa Hun Sen menyatakan keprihatinannya atas apa yang terjadi setelah kunjungannya ke Myanmar pada 7 Januari. 8.
Permintaan ketiga disampaikan dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. “Semua pihak di Myanmar, termasuk Dewan Administratif Negara, harus menahan diri sepenuhnya, menghentikan kekerasan dan berupaya mencapai gencatan senjata guna mewujudkan proses dialog demi solusi damai.”
Kim Huorn mengatakan permintaan keempat ini merupakan pembaruan dari seruannya sebelumnya agar Min Aung Hlaing bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya dan pihak-pihak lain secara internasional dan di Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyatnya.
Kin Phea, direktur Institut Hubungan Internasional Akademi Kerajaan Kamboja, mengatakan keempat permintaan tersebut harus dikabulkan dalam keadaan darurat karena mencerminkan 5PC yang didukung oleh para pemimpin ASEAN, komunitas internasional, dan rakyat Myanmar.
“Semua poin ini memerlukan kejujuran dari para pemimpin militer dan semua faksi di Myanmar. Kekerasan tidak bisa dihentikan secara sepihak dari satu sisi. Dibutuhkan kemauan bersama dari pihak oposisi dan militer untuk menemukan cara mengakhiri kekerasan di sana.
“Jika kekerasan tidak dapat dihentikan dan gencatan senjata tidak dapat ditegakkan, maka poin-poin lainnya tidak dapat dilanjutkan. Tidak ada gencatan senjata berarti tidak ada bantuan kemanusiaan skala besar, tidak ada pertemuan dengan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar dan hampir pasti tidak ada pemilu baru di sana,” ujarnya.
Menurut Kementerian Luar Negeri, Min Aung Hlaing meyakinkan Hun Sen bahwa Myanmar berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kamboja sebagai Ketua ASEAN untuk memastikan tahun yang sukses.
Hun Sen dan Min Aung Hlaing keduanya sepakat untuk melanjutkan diskusi jujur mengenai masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama, katanya.