17 Mei 2022
SEOUL – Presiden Yoon Suk-yeol pada hari Senin menekankan perlunya kerja sama bipartisan untuk meloloskan anggaran tambahan guna mengkompensasi kerugian akibat pandemi dan untuk memperluas hubungan ekonomi dan keamanan dengan negara-negara besar.
Dalam pidato pertamanya sebagai presiden di Majelis Nasional, Yoon fokus pada “kerja sama bipartisan” dan menyatakan keinginan kuatnya untuk menyelesaikan masalah yang tertunda dengan dukungan anggota parlemen.
Usai pidatonya, Yoon berjalan mengelilingi sesi pleno dan berjabat tangan dengan anggota oposisi Partai Demokrat dan Partai Keadilan. Dia mengenakan dasi biru langit, mirip dengan biru kobalt yang digunakan Partai Demokrat, bukan warna partainya, merah.
Memperkenalkan rencana anggaran tambahan sebesar ¥59,4 triliun ($46,2 miliar) dalam pidatonya, Yoon mendesak anggota parlemen untuk mengesahkan RUU tersebut sesegera mungkin untuk menstabilkan penghidupan masyarakat, yang menurutnya “lebih mendesak dari sebelumnya.”
Dia melakukan pemungutan suara mengenai anggaran tersebut pada rapat kabinet pertamanya pada Kamis pagi. Jumlah ini termasuk 36,4 miliar won untuk membayar setidaknya 6 juta won masing-masing kepada 3,7 juta pemilik usaha kecil dan wiraswasta yang terkena dampak pembatasan usaha akibat pandemi ini.
“RUU ini penting sebagai langkah awal dalam menyelesaikan tantangan yang ada di hadapan kita sesuai dengan prinsip parlementerisme,” kata presiden baru tersebut.
“Yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun anggaran tambahan adalah mengkompensasi sepenuhnya kerugian pemilik usaha kecil, sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi seperti suku bunga dan inflasi,” ujarnya.
Yoon juga meminta dukungan Majelis Nasional agar pemerintah memperluas kerja sama ekonomi dan keamanan dengan negara-negara besar dan memimpin perumusan norma-norma internasional.
“Kami akan membahas cara memperkuat kerja sama rantai pasokan global melalui Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik dengan Presiden AS Joe Biden yang mengunjungi Korea pada minggu ini,” ujarnya.
IPEF, sebuah inisiatif pemerintahan Biden, mengacu pada kerja sama ekonomi antara negara-negara Indo-Pasifik untuk melindungi dari pengaruh ekonomi Tiongkok. Sejak pemerintahan Moon Jae-in, Korea Selatan telah meninjau secara positif partisipasi dalam IPEF dan mengatakan bahwa pihaknya “menyambut baik” inisiatif tersebut.
Yoon menyebutkan agenda tersebut akan mencakup stabilisasi rantai pasokan dan berbagai masalah keamanan ekonomi, seperti ekonomi digital dan netralitas karbon.
Dalam pertemuan Yoon dengan wartawan usai pidatonya, Yoon mengatakan tidak ada perpecahan antara partai berkuasa dan partai oposisi dalam hubungan antara pemerintah dan parlemen.
“Ini merupakan peristiwa yang menyenangkan dan terhormat bagi saya pribadi, dan saya berharap peristiwa hari ini dapat menjadi salah satu halaman dalam perkembangan demokrasi dan parlementerisme kita,” ujarnya kepada pers.
Langkah Yoon seperti itu penting untuk menjalankan negara dengan Majelis Nasional, yang didominasi oleh anggota oposisi Partai Demokrat.
Pemerintahan Yoon menghadapi tantangan dalam menunjuk calon menteri, termasuk perdana menteri, karena adanya tentangan dari Partai Demokrat. Pada Senin malam, ia mencoba mengadakan pertemuan makan malam dengan para pemimpin partai berkuasa dan oposisi untuk berdiskusi secara jujur, namun pertemuan tersebut dibatalkan karena Partai Demokrat tidak memberikan tanggapan.
Meskipun pidato tersebut berakhir dengan suasana yang cukup bersahabat, tampaknya masih sulit untuk menarik kerja sama dari partai oposisi.
Pada konferensi pers setelah pidato Yoon, juru bicara Partai Demokrat Koh Yong-jin mengatakan partainya akan secara aktif bekerja sama untuk mempercepat penanganan tagihan anggaran tambahan yang diminta oleh Yoon.
Namun, mengenai penekanan Yoon pada kerja sama dengan partai oposisi, Koh berkata, “Jika (Yoon) benar-benar mencari kerja sama, dia harus terlebih dahulu menyatakan penyesalannya karena memilih orang yang tidak tepat untuk kabinet dan sekretariat.”
Partai Demokrat menyebut calon menteri dan calon sekretaris Yoon “di bawah standar” dan mengklaim mereka memiliki “hati nurani yang lemah” dan menuntut agar penunjukan tersebut dibatalkan demi “persatuan nasional” dan “kerja sama” antara partai yang berkuasa dan partai oposisi.