7 Juni 2023
DHAKA – Perdana Menteri Sheikh Hasina kemarin meminta kementerian terkait untuk membuat peta jalan untuk mengatasi inflasi dan krisis listrik, yang merupakan sumber terbesar penderitaan masyarakat.
“Inflasi tidak bisa dibiarkan meningkat lebih jauh,” Menteri Perencanaan MA Mannan mengutip pernyataan Perdana Menteri dalam pertemuan Komite Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional (Ecnec).
Perdana menteri telah memerintahkan Perusahaan Perdagangan Bangladesh (TCB) untuk memiliki stok barang-barang penting yang lebih besar sehingga dapat melakukan intervensi ketika harga naik, kata Mannan kepada wartawan di kementerian perencanaan.
“Inflasi menjadi tidak tertahankan. Saya bulan lalu sudah bilang inflasi akan turun, tapi malah semakin meningkat,” ujarnya.
Menurut data Biro Statistik Bangladesh, inflasi mencapai 9,94 persen pada bulan lalu, tertinggi dalam satu dekade.
Namun inflasi tidak dapat diatasi hanya dalam dua atau empat minggu, kata menteri, seraya menambahkan bahwa pemerintah akan menggunakan semua instrumen yang ada untuk mengurangi inflasi.
Dia kemudian mengatakan pemadaman listrik menjadi tidak tertahankan karena penutupan pembangkit listrik.
Krisis ini bisa berlanjut hingga dua minggu ke depan, katanya, mengutip komentar baru-baru ini dari Nasrul Hamid, Menteri Negara Ketenagalistrikan.
Penduduk Dhaka mengalami pemadaman listrik selama empat hingga lima jam setiap hari, sementara penduduk di daerah pedesaan hanya mendapat listrik separuh dari waktu tersebut.
Ketika ditanya mengapa harga produk tertentu naik di Bangladesh padahal di pasar internasional harganya lebih murah, Mannan mengatakan hal itu terjadi karena krisis dolar.
Taka kehilangan nilainya terhadap dolar karena krisis dolar. “Inilah sebabnya mengapa harga pembelian aktual kami lebih tinggi dari harga berapa pun di pasar internasional.”
Perdana menteri memerintahkan penerapan cepat pinjaman luar negeri antar pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada cadangan devisa, katanya.
Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan apakah akan meningkatkan insentif terhadap pengiriman uang yang dikirim melalui jalur formal. Diskusi sedang berlangsung mengenai apakah insentif harus tetap sebesar 2,5 persen, atau 3 persen, atau 3,5 persen, katanya.
Pemerintah sedang menganalisis kemungkinan implikasi ekonomi dari peningkatan insentif.
Namun, menteri perencanaan mengatakan ada kekhawatiran bahwa fasilitas tersebut dapat disalahgunakan.
“Ada ketakutan uang keluar negeri lalu kembali lagi (melalui jalur formal) dengan tambahan insentif 2,5 persen.”
Perdana Menteri menyadari hal ini dan upaya sedang dilakukan untuk menghentikan penyalahgunaan tersebut.