26 Juli 2023
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dari Partai Golkar hadir untuk diperiksa, Senin, sebagai saksi dalam pemeriksaan Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi terkait kelangkaan minyak goreng dalam negeri tahun lalu.
Airlangga dilaporkan tiba di kantor Kejaksaan Agung di Jakarta pada Senin pagi.
Dia melewatkan panggilan pengadilan pertama minggu lalu tanpa penjelasan dan setelah meminta penyelidik untuk menunda pertanyaan dari hari sebelumnya.
Juru Bicara Kejaksaan Agung Ketut Sumedana sebelumnya mengatakan penyidik akan mencari informasi dari Airlangga tentang prosedur izin ekspor dan kebijakannya terkait ekspor minyak sawit mentah (CPO) selama kasus korupsi itu terjadi.
Penyidik Kejaksaan saat ini sedang berusaha untuk meminta pertanggungjawaban pidana tiga perusahaan kelapa sawit swasta atas kesalahan dalam memperoleh izin ekspor pada saat pengiriman dibatasi.
Lima orang, termasuk seorang pejabat tinggi pemerintah, dipenjara awal tahun ini karena bersekongkol untuk mendapatkan izin ekspor CPO dan turunannya secara ilegal dari Januari 2021 hingga Maret 2022, setelah penyelidikan Kejaksaan Agung.
Para terpidana termasuk Dirjen Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, tiga eksekutif dari tiga perusahaan swasta dan seorang ekonom, semuanya ditangkap oleh Kejaksaan Agung pada puncak kelangkaan minyak goreng tahun lalu.
Pemerintah telah membatasi ekspor CPO dan turunannya menyusul kelangkaan minyak goreng pada akhir tahun 2021. Di antara kebijakan baru yang diperkenalkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), yang mewajibkan eksportir CPO untuk mengalokasikan setidaknya 20 persen produk mereka untuk pasar domestik.
Panggilan kejaksaan datang pada saat Airlangga, yang telah mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden tahun depan meskipun elektabilitasnya rendah dalam beberapa jajak pendapat, kehilangan dukungan dari partainya sendiri.
Dua politisi senior Golkar, Luhut Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia, pekan lalu tampil sebagai alternatif pengganti Airlangga untuk membantu meremajakan partai tertua di Tanah Air itu setelah beberapa anggotanya, yakni Ridwan Hisjam dari dewan penasihat partai dan Lawrence Sibuarian, secara terbuka meminta Airlangga dari pengurus partai. pos atas.
Gemuruh ketidakpuasan di dalam Golkar menjadi jelas awal bulan ini setelah Ridwan dan Lawrence secara terbuka menyalahkan memburuknya kinerja partai pada elektabilitas Airlangga yang buruk dan kegagalan untuk mengkonsolidasikan mesin akar rumput partai. Mereka menyerukan kongres luar biasa untuk menggantikan Airlangga jika dia gagal membentuk “aliansi elektoral alternatif” untuk mengamankan tiket presidennya pada Agustus.
Di bawah Airlangga, yang terpilih pada jabatan puncak pada 2019, peringkat elektabilitas partai merosot ke satu digit menjelang pemilihan legislatif dan presiden Februari 2024. Jajak pendapat terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 1-8 Juli menemukan, elektabilitas Golkar turun menjadi hanya 6 persen dari 11 persen pada Agustus 2022.
Fakta bahwa Luhut dan Bahlil adalah anggota kabinet memunculkan spekulasi bahwa pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo mendorong akhir politik Airlangga, yang dibantah Luhut.
Pada hari Senin, Luhut mengambil nada yang lebih moderat ketika menjawab pertanyaan wartawan tentang niatnya untuk memimpin Golkar, dengan mengatakan: “Mari kita lihat bagaimana keadaannya. Saya tidak bertepuk sebelah tangan.”
Namun, Airlangga dan sekutu utamanya, termasuk Agung Laksono, tampaknya tak berniat melepaskan kendali partai. Ketua partai baru-baru ini menegaskan kembali bahwa kepemimpinan partai tidak berniat mengadakan kongres luar biasa dan siapa pun yang ingin mencalonkan diri untuk posisi puncak partai dipersilakan melakukannya ketika masa jabatannya berakhir pada tahun 2024.
Akhmad Ma’ruf Maulana, Ketua Kantor Golkar Provinsi Kepulauan Riau dan loyalis Airlangga, mendesak Bahlil untuk fokus pada tugas menteri urusan investasi daripada berbicara tentang politik. Dia ingin Bahlil berhenti menebar kekisruhan. Kami mendapat kesan bahwa pesta itu berantakan.” (jan/ipa/yba/thn)