2 Agustus 2023
BANGKOK – ASEAN mencapai kemajuan luar biasa dalam meningkatkan perjanjian perdagangan bebasnya dengan Korea Selatan, Hong Kong, Tiongkok dan Jepang pada pertemuan terakhir para pejabat senior keuangan dan perdagangan di Subaraya, Indonesia.
Duangarthit Nidhi-u-tai, Wakil Direktur Jenderal di Departemen Perundingan Perdagangan, Kementerian Perdagangan mengatakan perbaikan ini akan membantu menghilangkan hambatan perdagangan lintas batas, terutama untuk produk pertanian dan industri.
Sementara itu, peningkatan perjanjian diharapkan dapat meningkatkan seluruh inovasi pihak terkait dan menjaga pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah dan mitranya, ujarnya.
Pertemuan berlangsung pada 14-15 Juli. Tim perunding ASEAN berdiskusi dengan perwakilan masing-masing negara, sehingga menghasilkan beberapa perbaikan pada masing-masing FTA.
Duangarthit mengatakan Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Korea (AKFTA) ke-39 telah mencapai peningkatan tabel pengurangan pajak dari tahun 2017 hingga 2022. Sembilan negara ASEAN telah menyetujui protokol tersebut, yang tentunya akan memfasilitasi dan secara transparan mempercepat perdagangan antara ASEAN dan Korea.
Perbaikan AKFTA lainnya mencakup diskusi berkelanjutan untuk menyelesaikan perjanjian dengan langkah-langkah dan peraturan yang lebih terkini, serta memantau kemajuan studi industri perdagangan digital, yang diharapkan dapat memainkan peran utama dalam perdagangan global di masa depan.
Selain itu, Korea Selatan telah menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan keterlibatan ekonomi dengan Asean dengan membangun rencana strategis start-up ASEAN-Korea Selatan, membangun jaringan kerja sama dalam standar industri dan meluncurkan beberapa proyek bersama untuk mempromosikan keselamatan kelistrikan.
Duangarthit mengatakan seluruh langkah ini merupakan peluang besar bagi anggota Asean untuk belajar dari Korea Selatan, yang berspesialisasi dalam mendorong inovasi bagi sektor dan wirausaha.
Sementara itu, Asean dan Tiongkok membahas berbagai isu terkait Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Tiongkok (ACFTA) ke-44, ujarnya, khususnya di bidang ekspor pertanian dan industri.
KTT ini juga memutuskan untuk mengedukasi masyarakat mengenai tren ekonomi baru, seperti ekonomi hijau, ekonomi digital, dan konektivitas rantai pasokan untuk mencapai kesepakatan bersama pada tahun 2024.
Negosiasi ACFTA sedang dilakukan untuk memperluas kerja sama ekonomi, termasuk peraturan dan regulasi perdagangan dan investasi, serta perluasan proyek e-commerce, yang diharapkan disetujui bulan ini.
Terkait dengan pembahasan Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Jepang 28/2, KTT ini mempercepat kesimpulan inisiatif mengenai “Rancangan Masa Depan dan Rencana Aksi untuk Inovasi dan Keberlanjutan Kerjasama Ekonomi ASEAN-Jepang” (2023-2033).
Kerja sama yang dilakukan antara lain meliputi: Inisiatif Ekonomi Sirkular Asean-Jepang; digitalisasi rantai pasokan; kreasi bersama dalam mengatasi tantangan sosial dengan perusahaan; dan, menjadi tuan rumah konferensi networking antara para pemimpin bisnis muda dan para pebisnis Gen Z dari Asean dan Jepang.
Duangarthit mengatakan hasilnya akan dipresentasikan pada Pertemuan Menteri Ekonomi Asean-Jepang ke-29 (AEM – METI Consultations) pada tanggal 22 Agustus di Semarang, Indonesia, sebelum dipresentasikan pada KTT Asean-Jepang pada bulan Desember untuk menandai peringatan 50 tahun peringatan ASEAN. . – Hubungan diplomatik Jepang.
Perundingan bilateral Perjanjian Perdagangan Bebas Asean Hong Kong (AHKFTA) ke-11 menghasilkan penyelesaian 557 Product Spesifik Rules (PSRs), yaitu kriteria asal produk yang mewakili proses pembuatan sebenarnya dari produk tersebut.
Dia mengatakan bahwa PSR akan memudahkan eksportir untuk memenuhi kriteria dan membantu meningkatkan saling memanfaatkan keuntungan perdagangan.
Perbaikan AHKFTA lainnya mencakup kesepakatan untuk bertukar pengetahuan ekonomi dan akademis di berbagai bidang, seperti sistem transportasi perikanan yang dikontrol suhunya, yang melibatkan pelatihan pejabat dari anggota ASEAN dalam penggunaan logistik rantai dingin untuk mengendalikan mekanisme kerusakan, serta serta penilaian mutu dan umur simpan produk perikanan.
Thailand, katanya, telah menyelenggarakan lokakarya mengenai hal tersebut dan telah menerima anggaran sekitar 3,29 juta baht untuk mengadakan program serupa tahun ini.