12 Juni 2023
KALIMANTAN – Brunei akan menyajikan laporan Tinjauan Nasional Sukarela (VNR) yang kedua di Forum Politik Tingkat Tinggi PBB (HLPF) mengenai pembangunan berkelanjutan pada bulan Juli.
Dilakukan untuk kedua kalinya, VNR merupakan analisis yang lebih kuat mengenai keterkaitan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai implikasi kebijakan, sinergi dan trade-off, sehingga memberikan penilaian kemajuan melalui data dan evaluasi dampak. sejak ulasan terakhir pada tahun 2020.
Pemaparan laporan VNR disoroti oleh Menteri di Kantor Perdana Menteri (PMO) dan Menteri Pertahanan II Pehin Datu Lailaraja Mayjen (Rtd) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof dalam pidato utamanya pada peluncuran Laporan VNR. Website SDGs di PMO kemarin.
“Ini adalah tonggak penting, menandai perjalanan Brunei dalam mengimplementasikan SDGs sambil menjalani fase pemulihan pascapandemi dan dalam lingkungan sosio-ekonomi global yang lebih kompleks,” kata menteri.
Pehin Datu Lailaraja Mayjen (Rtd) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi juga merinci observasi proses VNR.
Pertama, peran keterlibatan pemangku kepentingan selama proses VNR, di mana lebih banyak sesi diadakan, termasuk lokakarya nasional, sesi keterlibatan terfokus dan, yang terbaru, Dialog Pemuda SDG dan Lokakarya HLPF Pra-2023.
“Sesi ini mempertemukan para pemangku kepentingan utama dan memberi mereka platform untuk mendiskusikan kemajuan SDG, menunjukkan kontribusi dan mengembangkan solusi. Saya yakin platform ini akan memperkuat kerja sama dan kemitraan,” kata Menteri.
Kedua, “proses VNR mengawali perbaikan indikator SDG nasional dan ketersediaan data. Penting bagi kita untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan SDGs secara efektif guna mengembangkan tindakan berbasis bukti.”
Meskipun Menteri mengakui pekerjaan yang telah dilakukan di kementerian, lembaga, dan Kelompok Kerja Teknis SDG, beliau juga mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Lokakarya statistik data untuk SDGs, yang difasilitasi oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP), merupakan awal yang baik untuk mengatasi kesenjangan dan mengambil langkah-langkah efektif, katanya.
Ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengkomunikasikan SDGs.
Menteri mengatakan dia senang melihat adanya visibilitas yang lebih besar dalam hal kehadiran SDG dan pertukaran informasi untuk membangun kepemilikan SDGs kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan seluruh bangsa.
“Momentum kemajuan harus kita lanjutkan. Kita tidak hanya perlu mendorong lebih banyak kerja sama dan tindakan, namun berbagi informasi dan pengetahuan juga penting untuk mendukung upaya nasional mencapai SDGs,” desaknya.
Situs web SDGs yang baru bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan upaya nasional dan kemajuan dalam pembangunan berkelanjutan, melalui berbagi pengetahuan dan visualisasi data yang dihasilkan oleh National SDG Tracker. Situs ini juga menyediakan platform untuk berbagi perkembangan global dan mengkomunikasikan minat dalam mendorong lebih banyak tindakan SDGs.
Situs web tersebut, kata Menteri, “dapat membawa kita lebih jauh dengan menyalurkan informasi dan meningkatkan kesadaran akan SDGs untuk mendorong lebih banyak tindakan SDG dan meningkatkan kerja sama di Brunei dan dengan komunitas internasional.
“Situs web ini juga memungkinkan kami melacak kemajuan SDG melalui integrasi dengan pelacak SDG. Ini berarti pengguna bisa mendapatkan pembaruan terkini tentang status penerapan tujuan tersebut, bersama dengan visualisasi data.”
Beliau menyerukan kepada semua pihak untuk terus bekerja sama guna memastikan bahwa SDGs diterjemahkan ke dalam tindakan dan dengan demikian membentuk masa depan yang diharapkan bagi Brunei Darussalam baik melalui SDGs pada tahun 2030 maupun Visi Brunei 2035.
Dr Arman Bidarbakht Nia dari UNESCAP, sementara itu, menekankan kesiapan UNESCAP untuk mendukung upaya Brunei untuk lebih memperkuat sistem statistik nasional guna memfasilitasi integrasi indikator SDG ke dalam perencanaan nasional.
Sekretaris Tetap (Visi) PMO Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Mohammad selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Khusus SDGs turut hadir.