29 Juli 2022
KUALA LUMPUR – Laporan oleh MARTIN CARVALHO, JOSEPH KAOS, TARRENCE TAN, MUGUNTAN VANAR, JUNAID IBRAHIM dan RAGANANTHINI VETHASALAM
KUALA LUMPUR: Dewan Rakyat dengan tegas memberikan suara ya untuk mengesahkan undang-undang anti-hop yang akan siap digunakan sebelum pemilihan umum.
“Semua anggota parlemen di DPR memberikan suara untuk undang-undang tersebut, semuanya 100%.
“Tidak ada yang menentangnya,” Menteri di Departemen Perdana Menteri Datuk Seri, dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, mengatakan pada konferensi pers di media center Parlemen kemarin.
Sebelumnya, 209 anggota parlemen yang hadir di DPR memberikan suara mendukung amandemen konstitusi untuk menciptakan ketentuan anti-hop dalam Konstitusi Federal.
Wan Junaidi mengatakan RUU Konstitusi (Amandemen) 2022 kini akan diajukan ke Dewan Negara untuk mendapat persetujuan Senat.
“Kami punya timeline dan RUU itu akan dibawa ke Dewan Negara pada 9 Agustus.
“Setelah ini selesai, itu akan diserahkan kepada Raja untuk persetujuan kerajaan dan tanggal pengukuhannya.
“Harusnya sudah siap menjadi undang-undang pada minggu pertama bulan September,” tambah Wan Junaidi.
Terakhir kali DPR dengan suara bulat meloloskan amandemen konstitusi adalah pada bulan Desember tahun lalu untuk mengembalikan status setara Sarawak dan Sabah berdasarkan Perjanjian Malaysia (MA63).
Sebelumnya di DPR, Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun menjelaskan kepada anggota parlemen bahwa block voting diperlukan untuk amandemen konstitusi.
Pemungutan suara blok dilakukan pada tahap pembacaan RUU tahap kedua dan ketiga.
Dalam kedua proses pemungutan suara tersebut, seluruh anggota parlemen memberikan suara mendukung dan tidak ada yang menolak, sementara 11 anggota parlemen tidak hadir.
Selamat kepada seluruh anggota parlemen yang telah menciptakan sejarah hari ini, kata Azhar saat mengumumkan hasil penghitungan suara akhir kemarin.
DPR saat ini memiliki 220 anggota setelah meninggalnya anggota parlemen Batu Sapi Datuk Liew Vui Keong pada Oktober 2020 dan anggota parlemen Gerik Datuk Hasbullah Osman pada November tahun yang sama.
RUU untuk mengamandemen Konstitusi diajukan untuk pembahasan pertama pada sidang khusus Dewan Rakyat yang diadakan satu hari pada tanggal 11 April.
Namun, RUU tersebut dirujuk ke Panitia Khusus Parlemen untuk diselidiki lebih lanjut setelah mengalami beberapa kendala.
Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membacakan RUU tersebut untuk pembacaan kedua pada hari Rabu.
Anggota parlemen Bera menggambarkan undang-undang tersebut sebagai tonggak sejarah bagi stabilitas politik negara.
Amandemen tersebut terdiri dari empat paragraf dan enam klausul.
Diantaranya adalah klausul bahwa anggota parlemen yang mengundurkan diri dari partai politik yang mewakili mereka sebagai calon pemilu atau calon independen harus mengosongkan kursi DPR-nya.
Namun, ada pengecualian bagi anggota parlemen yang berpindah partai politik ketika partai lamanya dicabut pendaftarannya atau ketika diangkat menjadi Ketua DPR.
Anggota parlemen yang dikeluarkan dari partai politik tidak akan kehilangan kursinya.
Anggota parlemen yang memberikan suara bertentangan dengan keinginan partainya juga tidak terpengaruh oleh hukum.
Sementara itu, Wan Junaidi mengaku tidak ada anggota parlemen Parti Asli Bersatu Malaysia yang ikut dalam perdebatan tersebut.
“Banyak yang ingin bicara, tapi kebanyakan duduk di bangku depan (menteri dan wakil menteri).
“Ini adalah masalah yang menimbulkan beberapa kesalahpahaman.
“Kami tidak ingin melanggar tradisi,” katanya.
Berdasarkan konvensi, para menteri dan wakil menteri tidak mengambil bagian dalam perdebatan, yang sebagian besar dilakukan oleh para backbencher.
Klarifikasi Wan Juniadi terjadi setelah anggota parlemen Bersatu diejek dan diejek oleh beberapa anggota parlemen oposisi karena dianggap sebagai “katak” yang tidak ikut debat.
Anggota parlemen Larut Datuk Seri Hamzah Zainudin kemudian mengatakan pada konferensi pers bahwa beberapa anggota parlemen Bersatu ingin berdebat.
Namun, Sekjen Partai Bersatu mengatakan sebagian besar anggota parlemen mereka adalah frontbencher.
“Saya menteri, Datuk Seri Azmin Ali juga. Hanya ada satu atau dua dari kami yang tersisa sebagai backbencher,” katanya.
Sebanyak 54 anggota parlemen mengikuti debat selama dua hari.