21 Desember 2022
JAKARTA – Indonesia menolak resolusi baru-baru ini yang mengeluarkan Iran dari Komisi Status Perempuan (CSW) PBB, dengan mengatakan bahwa resolusi tersebut diusulkan tanpa menghabiskan seluruh upaya untuk memperbaiki situasi di Iran, termasuk dialog.
Pada hari Rabu, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) mengadopsi rancangan resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat untuk mengeluarkan Iran dari badan hak-hak perempuan selama sisa masa keanggotaannya pada tahun 2022-2026.
Resolusi tersebut diadopsi dengan 29 suara mendukung dan delapan suara menolak, serta 16 suara abstain.
Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Achsanul Habib Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan AS mengusulkan resolusi baru tersebut meski semua jalan belum ditempuh, termasuk dialog langsung dengan Iran.
Habib mengatakan Indonesia memilih abstain demi kepentingan bangsa dan hubungan bilateral, tetapi juga karena Indonesia ingin mendorong konsistensi global dalam kebijakan luar negeri dengan mengutamakan dialog.
Dia menambahkan bahwa PBB sebagai sebuah institusi tidak boleh digunakan untuk menghakimi suatu negara dan mengeluarkan mereka dari badan dan badan-badannya jika para anggotanya tidak menyukai negara tertentu, merujuk pada penangguhan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan April tahun ini.
“Jika pola ini terus berlanjut, hanya akan memecah belah PBB,” kata Habib, Jumat, seraya menekankan bahwa negara-negara di dunia membentuk PBB sebagai forum untuk membahas berbagai isu global.
“Ada kasus-kasus yang tidak sejalan dengan kami dan terjadi di negara-negara maju, namun kami tidak menyarankan agar kasus-kasus tersebut tidak diperdebatkan,” tambahnya.
Di pihak Indonesia, kata Habib, negara ini terus melakukan dialog bilateral dengan Iran dan dalam salah satu dialognya, Indonesia menyatakan keprihatinannya agar Iran menunjukkan komitmennya terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan.
Dia mengatakan bahwa penangguhan Iran dari CSW hanya mengurangi jumlah forum yang tersedia untuk berdialog dengan Iran, dan mengecualikan negara-negara dari dialog tidak akan berkontribusi pada penyelesaian masalah.
Gelombang protes
Resolusi yang disahkan pada hari Rabu ini muncul setelah berbulan-bulan protes di Iran yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini di tahanan polisi pada tanggal 16 September setelah dia ditangkap karena diduga melanggar aturan berpakaian ketat bagi perempuan di negara tersebut.
Pihak berwenang Iran sejak itu telah menangkap ribuan pengunjuk rasa dan menjatuhkan 11 hukuman mati kepada pengunjuk rasa, menurut AFP.
Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa pemungutan suara untuk menghapus Iran dari CSW mengirimkan “pesan yang jelas” dukungan dari seluruh dunia kepada rakyat Iran yang menentang protes rezim otoriter di negara tersebut.
“Amerika Serikat bangga telah bekerja sama dengan mitra ECOSOC untuk mengeluarkan Iran dari Komisi Status Perempuan, sebuah badan yang nilai dan misinya mengejek rezim tersebut. Amerika Serikat menegaskan kembali dukungan kami yang teguh terhadap rakyat Iran,” kata Blinken dalam pernyataannya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani mengkritik resolusi PBB yang mengeluarkan Iran dari CSW, dan menyebutnya sebagai skema politik yang tidak memiliki kredibilitas hukum. Dia menyebut resolusi tersebut sebagai “langkah berprasangka” AS terhadap Iran, yang berupaya mengajukan tuntutan sepihak terhadap negara tersebut dan mengabaikan prosedur pemilu di lembaga-lembaga internasional.
“Menyingkirkan anggota sah CSW adalah sebuah bidah politik, menghilangkan kredibilitas organisasi internasional dan secara sepihak menjadi preseden bagi eksploitasi badan tersebut di masa depan,” kata Kanaani dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di situs kementerian pada Kamis. diterbitkan.