19 September 2022
JAKARTA – Setelah berbulan-bulan mencari berbagai cara untuk mengendalikan inflasi, pemerintah pusat menyerukan kepada daerah untuk mengambil bagian dalam mengurangi tekanan yang meningkat terhadap harga konsumen.
Dalam pertemuan dengan para pemimpin daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten, Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta kerja sama mereka untuk memerangi dampak kenaikan harga bahan bakar baru-baru ini dan menggunakan dana anggaran mereka untuk membantu pemerintah pusat.
Meskipun inflasi sedikit menurun pada bulan Agustus, para ahli memperingatkan bahwa keputusan pemerintah baru-baru ini untuk menaikkan harga bahan bakar bersubsidi dan beberapa bahan bakar tidak bersubsidi akan menambah tekanan inflasi dalam beberapa bulan mendatang.
Alokasi anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi subsidi dan kompensasi energi telah ditingkatkan beberapa kali pada tahun ini karena perkiraan permintaan dari merek bensin bersubsidi Pertalite dan merek diesel Solar melebihi pasokan yang dianggarkan.
“Karena kenaikan harga BBM, saya melihat dampaknya terhadap inflasi (…), dan itu adalah hal yang tidak kita inginkan. Makanya saya minta (…) daerah-daerah harus bahu-membahu, bahu-membahu seperti saat kita bekerja sama untuk mengatasi COVID-19,” kata Presiden, Senin.
Presiden menyatakan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan aturan yang memperbolehkan 2 persen dana transfer umum (DTU) – yang terdiri dari dana bagi hasil (RDF) dan dana alokasi umum (DAU) – digunakan untuk mitigasi. dari kenaikan harga bahan bakar.
Ia menyerahkan instrumen kebijakan kepada masing-masing pemimpin, namun merekomendasikan subsidi untuk beberapa kelompok yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar, seperti subsidi bahan bakar surya untuk nelayan dan subsidi bahan baku untuk usaha mikro, kecil dan menengah.
Selain DTU, Presiden juga menyarankan agar kepala daerah memanfaatkan Dana Hibah Darurat (BTT) untuk mensubsidi transportasi bagi dunia usaha atau membeli barang langsung dari produsen untuk disalurkan ke pasar.
‘Satu kata: inflasi’
“Jika suatu daerah mengalami kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja, berarti dia tidak memahami apa itu inflasi dan apa dampaknya bagi masyarakat. Perhatikan satu kata ini: inflasi,” presiden memperingatkan.
Mengingat peran APBD sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, lanjut Presiden, diperlukan upaya belanja yang lebih besar karena hingga saat ini baru 47 persen dari rencana belanja yang terealisasi.
Usai pertemuan dengan Presiden pada Selasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih banyak ruang bagi kepala daerah untuk memanfaatkan keringanan hukuman yang diberikan, karena masih ada Rp 9,5 triliun (US$634 juta) dan Rp 2,7 triliun BTT yang belum terpakai. dan dana DTU, masing-masing.
“Kami akan memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang dapat menekan inflasi di bawah tingkat nasional (…) dan mungkin akan memberikan sekitar Rp 10 miliar kepada sepuluh (pemerintah) di setiap tingkat provinsi, kota, dan kabupaten (yang mencapai inflasi terendah). ,” katanya kepada wartawan.
Atasi inflasi secara langsung
Sri Mulyani mengatakan pada hari Senin bahwa pemerintah berada pada jalur yang tepat untuk mengatasi sumber masalah pasokan dibandingkan “mengutak-atik” kebijakan makroekonomi, meskipun ia menunjukkan bahwa kerangka makro-prudensial tetap dipertahankan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu mengatakan bahwa para pemimpin daerah diharapkan memahami sumber pasokan pangan mereka untuk menjamin kelancaran logistik dan sinkronisasi antar daerah.
Airlangga mengatakan stok cabai rawit, cabai besar, dan bawang merah masih ‘rentan’ dan menginstruksikan Badan Pangan Nasional (NFA) untuk menyiapkan hotline untuk mengatasi kemungkinan kekurangan.
“Apa yang bisa kita kendalikan, harus kita kendalikan, yaitu harga yang diatur pemerintah dan harga pangan (…) Perang kita ini nyata, dan BPN didirikan untuk berperang melawan inflasi pangan,” lanjut Airlangga.
Usai pertemuan dengan Presiden, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Senin mengatakan pihaknya memiliki sekitar Rp 500 miliar dana BTT yang dikumpulkan dari 35 kota dan kabupaten untuk memerangi inflasi.
Dengan begitu, selain dana DTU baru, Ganjar mengaku berencana memberikan subsidi kepada pihak yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Rp 17,9 miliar akan digunakan untuk subsidi tarif bus milik provinsi, Rp 4,7 miliar untuk operasi penangkapan ikan, dan Rp 905 juta untuk bantuan bahan baku bagi usaha kecil dan menengah.
Keesokan harinya, pemerintah provinsi mengumumkan rencana penambahan bantuan mesin pertanian sebesar Rp 950 juta, subsidi bahan bakar untuk peralatan pertanian sebesar Rp 34 juta, dan subsidi tenaga surya untuk perusahaan penggilingan padi sebesar Rp 220 juta.
Tugas kita sekarang menghitung secara detail dan memastikan seluruh potensi anggaran yang bisa digunakan untuk intervensi dimanfaatkan, kata Ganjar, Senin.
Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kepada The Jakarta Post pada hari Rabu bahwa meskipun insentif bagi pemerintah daerah mungkin mendorong mereka untuk membantu pemerintah pusat, pertukaran data antar pemerintah daerah adalah kunci untuk mengurangi tekanan harga.
Ia menambahkan bahwa keandalan data sangat penting dan merekomendasikan agar para pemimpin daerah membentuk satuan tugas sendiri untuk memantau harga harian di pasar dan mensurvei petani untuk memantau pasokan beras.