17 Agustus 2023
JAKARTA – Presiden Joko “Jokowi” Widodo membantah anggapan bahwa masyarakat harus bergantung padanya dalam menentukan pemimpin bangsa berikutnya ketika ia menyampaikan pidato kenegaraan terakhirnya di Jakarta pada hari Rabu.
Jokowi tampaknya meremehkan orang-orang yang tidak disebutkan namanya yang mengisyaratkan bahwa peran “kepala desa” adalah memutuskan manuver politik yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu sebelum pemilu 2024, termasuk dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden.
“Kita sekarang memasuki tahun politik. Situasinya sedikit meningkat. Kecenderungan di kalangan politisi dan partai politik, ketika ditanya calon presiden dan wakil presiden, jawabannya adalah ‘tidak ada perintah dari kepala desa’,” kata Presiden saat membuka pidatonya. pidato.
“Akhir-akhir ini saya menyadari bahwa ‘kepala kota’ mengacu pada saya,” guraunya yang disambut tawa penonton.
Jokowi kemudian menegaskan, penentuan calon pemilu adalah tugas partai politik atau gabungan partai semata.
“Saya bukan ketua partai politik atau ketua koalisi partai politik (…) Bukan wewenang ‘wali kota’ ini untuk mengambil keputusan,” tegasnya.
Presiden sebelumnya telah mengakui bahwa cawe-cawe (campur tangan politik) tidak dapat dihindari, sebuah tuduhan yang sering ditujukan kepadanya, bahkan ketika anggota koalisi besar lainnya secara aktif mencari penggantinya.
Jokowi secara konstitusional dilarang mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Namun, dalam pidatonya ia menguraikan persyaratan tertentu untuk calon pemimpin negara berikutnya.
Beliau mendesak mereka untuk menggunakan strategi yang ada untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, baik dengan memanfaatkan “dividen demografi” secara maksimal atau memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh “kepercayaan internasional” yang diberikan kepada Indonesia.
Pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, dorongan menuju perekonomian yang lebih ramah lingkungan, dan pengurangan industri berbasis komoditas, menurutnya, merupakan “jendela peluang” untuk mempercepat kemajuan bangsa.
Indonesia harus bertransformasi menjadi negara maju yang mampu mengelola sumber dayanya, memberikan nilai tambah, dan mencapai kesejahteraan bagi rakyat, kata Jokowi dalam pidatonya.
Untuk mencapai hal tersebut, Presiden mengatakan, pemimpin selanjutnya harus mampu meraih kepercayaan masyarakat dan mengajak seluruh negara untuk bekerja sama dalam proses pembangunan bangsa.
Selama hampir sembilan tahun masa jabatannya, pemerintahan Jokowi telah mengembangkan nasionalisme sumber daya yang berbeda yang berupaya untuk mengangkat Indonesia agar sejajar dengan negara-negara industri maju lainnya. (yaitu)