14 Juni 2023
PHNOM PENH – Departemen Umum Bea dan Cukai Kamboja (GDECC) dan Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok telah sepakat untuk memodernisasi interaksi mereka melalui penggunaan teknologi informasi. Mereka sedang dalam proses menyusun nota kesepahaman (MoU) yang akan menghubungkan layanan single window nasional antara keduanya.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral pada 10 Juni antara pimpinan kedua lembaga.
Pertemuan tersebut juga bertujuan untuk memperkuat kerja sama kepabeanan, sejalan dengan MoU sebelumnya tentang kerja sama dan bantuan timbal balik di bidang kepabeanan yang ditandatangani pada April 2019 di Beijing.
Kun Nhim, Menteri yang melekat pada Perdana Menteri dan Direktur Jenderal GDCE, menyatakan bahwa Tiongkok adalah mitra perdagangan dan investasi yang penting.
“Administrasi bea cukai kedua negara harus bekerja sama secara erat, terutama dalam implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral (FTA) Kamboja-Tiongkok dan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP),” katanya.
“GDECEC terus melakukan reformasi dan modernisasi. Pada pertemuan 10 Juni lalu, kami bertukar pandangan dan menyepakati beberapa agenda penting, seperti modernisasi administrasi kepabeanan dalam ‘smart use’ melalui pemanfaatan teknologi informasi,” tambahnya.
Nhim mendukung persiapan rancangan MoU mengenai koneksi National Single Window, dan menyerukan peningkatan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan penghindaran pajak dan kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba atau barang terlarang dan perdagangan satwa liar yang terancam punah. Dia menyarankan agar titik kontak tetap dibentuk sehingga kedua pemerintahan dapat lebih mudah bertukar informasi.
“Kedua belah pihak akan terus mempromosikan penggunaan E-sertifikat asal, yang akan mempercepat pengisian formulir bea cukai. Kami juga membahas implementasi bersama program Authorized Economic Operator (AEO) untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan dan pertukaran pengalaman mengenai penerapan sistem manajemen risiko, serta saling mendukung kerja sama operasi kepabeanan regional dan global,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah Kamboja telah meminta rekan-rekan mereka dari Tiongkok untuk memberikan bantuan teknis dan bantuan pengembangan kapasitas untuk mendukung program modernisasi.
Administrasi bea cukai Tiongkok menyatakan dukungannya terhadap permintaan tersebut dan meminta GDCEC menyiapkan proposal mengenai kebutuhan spesifik mereka.
Hong Vannak, ekonom di Institut Hubungan Internasional di Royal Academy of Kamboja, mengatakan bahwa hubungan yang lebih besar akan meningkatkan perdagangan antara kedua negara.
“Seperti kita ketahui, Tiongkok dan Kamboja memiliki hubungan dagang yang erat, dan banyak produk pertanian Kamboja yang diekspor ke Tiongkok. Peningkatan kerja sama kepabeanan harus mendorong peningkatan ekspor ini,” tambahnya.