19 Juli 2023
PHNOM PENH – Menteri Pertanian Dith Tina mengusulkan kemitraan pertanian Kamboja-Ghana untuk ketahanan pangan global.
Dengan evolusi Kerajaan Arab Saudi dari negara yang menghadapi kerawanan pangan pada tahun 1993 menjadi salah satu eksportir beras terkemuka di dunia, aliansi ini bisa jadi menjanjikan.
Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengumumkan hal ini pada 17 Juli setelah pertemuan Tina dengan Florence Buerki Akonor, duta besar Ghana yang bertempat tinggal resmi di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur.
Diskusi tersebut berpusat pada investasi pertanian Kamboja di luar negeri, sesuai dengan arahan Perdana Menteri Hun Sen.
Kebijakan ini menyebabkan Kamboja berinvestasi pada beras giling di Kuba dan Pantai Gading.
Menteri mengatakan bahwa strategi pertanian Kamboja tidak hanya mencakup kuantitas, namun juga mencakup kualitas, keamanan, pengurangan biaya, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan.
Ia juga menekankan perlunya mempertimbangkan ekspor beras dan beras giling olahan.
Untuk kerja sama yang efektif, beliau menekankan keamanan, stabilitas dan koordinasi hukum, politik dan teknis.
Menteri menunjukkan potensi keberhasilan aliansi dengan Ghana, mengingat pemerintahan demokratis dan iklim serupa yang mendukung pertanian, khususnya padi.
Kelompok kerja akan terus mengembangkan nota kesepahaman (MoU) berdasarkan ketentuan yang disepakati kedua negara, dengan menekankan aspek hukum dan teknis, stabilitas, profitabilitas dan pemeriksaan input dan biaya pertanian.
Ekonom Hong Vannak memuji fokus kementerian pada kualitas, keamanan dan pengurangan biaya.
Ia menyarankan agar Kamboja mengubah perjanjian kerangka politik menjadi rencana yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pemahaman dan merangsang pembangunan ekonomi.
Perdana Menteri Hun Sen menggarisbawahi pentingnya keamanan pangan bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan mengumumkan “Pangan yang Lebih Aman, Kesehatan yang Lebih Baik” sebagai tema Hari Gizi Nasional kesembilan mendatang.
Perdana Menteri menyarankan kementerian dan lembaga untuk terus meninjau kebersihan, keamanan, kualitas dan kesesuaian pangan, termasuk jajanan pinggir jalan dan makanan di lembaga pendidikan, untuk meningkatkan keamanan pangan, ketahanan pangan dan gizi.
Diskusi yang luas dengan sektor swasta dan mitra pembangunan sangat penting untuk mendukung penegakan hukum keamanan pangan.