22 Juli 2022
PHNOM PENH – Pemerintah mendukung permintaan Wakil Menteri Kehakiman Jepang Hiroyuki Kada untuk mengadakan pertemuan khusus tingkat menteri Jepang-ASEAN tentang hukum dan keadilan di Tokyo pada tahun 2023.
Dukungan Kamboja datang setelah dua pertemuan terpisah antara Menteri Dalam Negeri Sar Kheng, Menteri Kehakiman Koeut Rith dan Kada pada 19 Juli.
Dalam pertemuan dengan Sar Kheng di Majelis Nasional pada 19 Juli, Kada mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Kamboja atas belasungkawa atas meninggalnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.
Kada memberi tahu Sar Kheng bahwa Kementerian Kehakiman Jepang sedang menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri Jepang-ASEAN mengenai Hukum dan Keadilan yang dijadwalkan pada tahun 2023 dan ini akan menjadi pertama kalinya ASEAN mengadakan pertemuan tingkat menteri dengan negara di luar blok tersebut.
“Berbagi nilai-nilai global seperti supremasi hukum dan hak asasi manusia penting bagi komunitas internasional, begitu pula kerja sama hukum, yang juga penting untuk mendorong berbagi nilai-nilai global. Hal ini harus dirasakan oleh seluruh ASEAN, termasuk Kamboja,” ujarnya.
Sar Kheng menyambut Kada dan delegasinya di Kamboja dan berharap kerja sama hukum antara Kerajaan dan Jepang akan semakin diperkuat. Ia pun menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Abe yang sangat aktif di bidang menjaga keamanan dan menjaga ketertiban masyarakat.
“Untuk kerja sama hukum dan peradilan, Kamboja mendukung penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Jepang-ASEAN tentang Keadilan dan Hak Asasi Manusia. Kerja sama ini merupakan kesempatan yang baik untuk berbagi pengalaman dengan Jepang di bidang peradilan, penjara, dan imigrasi,” ujarnya.
Secara terpisah, pertemuan Kada dengan Koeut Rith di Kementerian Kehakiman pada 19 Juli bertujuan untuk memperkuat kerja sama Kamboja dan Jepang di bidang hukum dan keadilan.
Menurut laporan kementerian mengenai pertemuan tersebut, Kuwait Rith menawarkan dukungan penuhnya terhadap Pertemuan Tingkat Menteri Jepang-ASEAN tentang Keadilan dan Hak Asasi Manusia 2023, yang akan berlangsung di ibu kota Jepang pada bulan Juli.
Pertemuan khusus tersebut bertujuan untuk memperkuat dan memperluas kerja sama antara Jepang dan negara-negara anggota ASEAN di bidang hukum dan keadilan. Pertemuan tersebut secara kebetulan akan diadakan bersamaan dengan perayaan 70 tahun hubungan Jepang-Kamboja dan 50 tahun hubungan Jepang-ASEAN, menurut laporan tersebut.
Koeut Rith menekankan bahwa kerja sama yang sedang berlangsung terkait proyek pembangunan hukum dan peradilan antara Kamboja dan Jepang merupakan kerja sama yang terpanjang dan paling komprehensif dari jenisnya.
Ia juga berterima kasih kepada pihak Jepang yang menyetujui permintaan Kamboja untuk terus memberikan bantuan pada Proyek Pembangunan Hukum dan Keadilan keenam, yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui penguatan sistem dan pelatihan di Royal Academy for Judicial Professions. Mereka juga memberikan beasiswa bagi pejabat di Kementerian Kehakiman untuk belajar di Jepang, serta beasiswa bagi mahasiswa hukum lainnya.
Koeut Rith melalui Kada meminta agar Jepang terus mendukung Kamboja dalam peningkatan kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia di bidang hukum dan keadilan, khususnya memberikan beasiswa kepada pelajar dan pegawai negeri sipil Kamboja, seiring dengan upaya kementerian yang terus memperkuat sumber daya manusia di bidang keadilan, yang juga merupakan pilar dan prioritas kebijakan reformasi hukum dan peradilan di Kerajaan.