12 Oktober 2022
TOKYO – Kerangka kerja yang dipimpin Jepang untuk mengimbangi perdagangan kredit guna mengurangi emisi gas rumah kaca akan diluncurkan bulan depan pada Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP27) ke-27 di Mesir.
Lebih dari 30 negara dan organisasi internasional diharapkan berpartisipasi dalam kerangka ini.
Pemerintah Jepang berharap kerangka kerja yang mereka kerjakan secara mandiri dapat menjadi standar internasional. Mereka juga berharap dapat memanfaatkan teknologi dekarbonisasi Jepang di luar negeri.
Berdasarkan kerangka ini, jika negara maju memberikan bantuan teknologi atau keuangan kepada negara berkembang yang menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca, maka sebagian dari pengurangan tersebut dapat dikreditkan ke negara maju.
Mekanismenya diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Paris yang diadopsi pada tahun 2015 pada COP21. Pedoman implementasi pasal tersebut disepakati pada COP26 tahun lalu.
Berdasarkan kerangka ini, negara-negara maju akan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca secara efektif, dan negara-negara berkembang akan mampu meningkatkan teknologi dekarbonisasi.
Ketika perdagangan berjalan lancar, sebuah perkiraan menunjukkan bahwa emisi akan berkurang hingga 9 miliar ton per tahun pada tahun 2030, atau sekitar 30% dari emisi global.
Jepang memelopori kerangka kerja seperti itu. Berdasarkan mekanisme kredit bersama yang dibentuk pada tahun 2013, Jepang telah meluncurkan lebih dari 200 proyek di 22 negara terutama di Asia, Afrika dan Amerika Latin, yang mendukung pengenalan pembangkit listrik energi terbarukan. Banyak perusahaan Jepang berpartisipasi dalam proyek ini.
Di provinsi Bac Ninh, Vietnam, pabrik pengolahan limbah menjadi energi berskala besar sedang dibangun oleh perusahaan Jepang, termasuk JFE Engineering Corp. Alih-alih menggunakan bahan bakar fosil, pembangkit listrik tersebut akan membakar 500 ton limbah per hari dan menggunakan panas dari pembakaran tersebut untuk menghasilkan listrik.
Proyek ini diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dioksida sekitar 41.800 ton per tahun, yang sebagian akan dimasukkan dalam pengurangan emisi Jepang.
Menjelang peluncuran kerangka kerja yang dipimpin Jepang, 19 negara, termasuk Inggris, Jerman dan India, serta 14 organisasi internasional, termasuk Bank Dunia dan Program Pembangunan PBB, menghadiri pertemuan di Prefektur Kanagawa bulan lalu.
Pemerintah Jepang berharap lebih dari 100 negara akan mengadopsi kerangka kerja baru ini, yang bertujuan untuk membantu negara-negara mitra dengan membekali mereka dengan pengetahuan yang diperoleh melalui mekanisme kredit bersama, serta memposisikan Jepang sebagai pemain terkemuka dalam upaya dekarbonisasi global.