19 Juni 2023
BANGKOK – Para ekonom khawatir dengan situasi politik yang tidak menentu, dan mengatakan bahwa hal ini dapat menghambat pembentukan pemerintahan yang tepat waktu, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan pencairan anggaran, dan berpotensi menimbulkan protes yang dapat mempengaruhi sektor pariwisata, yang merupakan penggerak utama perekonomian. .
Menurut Pipat Luangnarumitchai, direktur pelaksana Kiatnakin Phatra Financial Business Group, perekonomian Thailand menunjukkan tanda-tanda pemulihan, terutama didorong oleh sektor pariwisata, yang diperkirakan akan menyambut 30 juta wisatawan asing. Masuknya orang-orang ini diharapkan dapat membantu menghidupkan kembali sektor pariwisata, namun meski begitu, perekonomian Thailand masih mengalami pemulihan yang lambat dibandingkan negara-negara lain yang juga mengalami tiga tahun penutupan akibat Covid-19.
Produk domestik bruto (PDB) belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi, sementara pemulihan konsumen melambat karena kenaikan suku bunga dan masalah pendapatan. Lebih lanjut, kinerja ekspor pada tahun ini diperkirakan negatif. Risiko terbesar terhadap pemulihan ekonomi Thailand adalah potensi permasalahan di sektor pariwisata yang harus dikelola agar tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Somprawin Manprasert, kepala pusat intelijen ekonomi Siam Commercial Bank, dan Kirida Bhaopichitr dari Thailand Development Research Institute (TDRI), percaya bahwa perekonomian Thailand masih dapat tumbuh sebesar 3,5% tahun ini didukung oleh konsumsi swasta, sektor pariwisata, dan pemulihan sektor jasa. , meskipun ekspor terus menurun. Mereka mencatat bahwa meskipun Thailand mungkin mendapat manfaat dari terbukanya perekonomian Tiongkok, risiko masih ditimbulkan oleh menurunnya kondisi perekonomian di pasar ekspor utama.
Utang publik meningkat pada setiap skenario pembentukan pemerintahan baru, karena pengeluaran yang didorong oleh kebijakan populis dan tekanan untuk membelanjakan dana untuk masyarakat yang menua. Hal ini menyoroti perlunya reformasi fiskal untuk menjamin keuangan publik yang berkelanjutan.
Sementara itu, situasi politik yang masih kurang stabil dapat menghambat pembentukan pemerintahan sehingga menyebabkan tertundanya anggaran tahun anggaran 2023. Hal ini akan mencegah peningkatan belanja pemerintah tahun ini, yang mempengaruhi kepercayaan investor. Selain itu, isu kenaikan upah minimum seperti yang diusulkan oleh Partai Move Forward akan meningkatkan biaya operasional usaha dan selain meningkatkan pendapatan pekerja, hal ini juga dapat mendorong inflasi.