18 Februari 2022
PHNOM PENH – Kementerian Kehakiman dan Kementerian Kehakiman Thailand mengadakan pembicaraan mengenai kerja sama ASEAN di bidang peradilan pidana dan pemberantasan kejahatan transnasional.
Pertemuan tersebut diadakan pada tanggal 16 Februari di Kamboja antara Chin Malin, Menteri Luar Negeri dan Kepala Pejabat Hukum Senior ASEAN, dan Vongthep Arthakaivalvatee, mantan Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN dan sekarang Penasihat Khusus pada Institut Keadilan Thailand.
Pembicaraan terfokus pada tiga agenda.
Yang pertama adalah kerja sama ASEAN di bidang peradilan pidana dan penegakan hukum serta perencanaan Konferensi ASEAN tentang Pencegahan Kejahatan Regional ke-3 – yang akan diadakan pada pertengahan Maret di Phuket, Thailand.
Yang kedua berkaitan dengan permintaan dukungan Kamboja untuk persiapan Deklarasi Bersama ASEAN tentang Pencegahan Kejahatan dan Kerja Sama yang dilakukan Thailand.
Yang ketiga berkaitan dengan usulan Thailand untuk pembentukan mekanisme regional ASEAN untuk pengelolaan perempuan dan orang rentan lainnya di penjara.
Malin mengatakan kepada The Post bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah agar Thailand menekankan pentingnya kerja sama internasional dan meminta Kamboja – sebagai ketua ASEAN tahun ini – atas dukungannya.
Pihak Thailand ingin mengusulkan pernyataan bersama tentang pencegahan kejahatan dan kerja sama di bidang kriminal, sehingga mereka bertemu dengan seluruh negara terkait untuk meminta dukungan, ujarnya.
Ia mengatakan, inisiatif deklarasi bersama harus melalui beberapa tahapan. Sebuah kelompok kerja harus membahasnya terlebih dahulu, sebelum dipindahkan ke Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Hukum dan Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Hukum dan Keadilan.
“Kami akan mengadakan lokakarya bersama pada bulan Maret untuk meninjau dokumentasi yang disiapkan oleh Thailand yang menunjukkan pentingnya menyiapkan mekanisme ini, dan kemudian kami akan memulai prosesnya,” tambahnya.
Dalam kerangka ASEAN, setiap negara anggota berhak mengusulkan suatu proyek yang bermanfaat bagi kawasan. Proyek tersebut harus disiapkan oleh negara yang mengusulkannya dan harus disetujui dengan suara bulat sebelum dapat diadopsi, katanya.
Malin mengatakan, di bidang peradilan pidana, banyak mekanisme yang perlu dilaksanakan secara bersama-sama, antara lain pencegahan kejahatan, pendidikan, pertukaran tahanan dan ekstradisi serta bantuan hukum. Kerja sama di bidang-bidang ini akan membantu mengurangi kejahatan di wilayah tersebut, tambahnya.
“Masalah kejahatan bukan masalah satu negara, tapi masalah regional. Pelaku kejahatan di suatu negara seringkali melarikan diri ke negara lain. Ini memberi semangat bagi pelanggar lain karena mereka yakin bisa lolos dengan mudah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama seluruh negara di kawasan akan membuat pelaku kejahatan tidak bisa melarikan diri sehingga kejahatan di kawasan akan berkurang. Hal ini juga akan mengarah pada peningkatan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia.
“Bahkan jika hal ini tidak terjadi di negara kita, hal ini dapat berdampak pada kita,” katanya, sambil menekankan bahwa kerja sama tersebut masih dalam pembahasan.
“Kami masih mengkaji detail proposal tersebut karena diprakarsai oleh Thailand. Kami memiliki tim yang akan mempelajari dokumen dan mekanisme terkait dan mendiskusikan perubahan apa pun yang kami rasa akan lebih bermanfaat bagi kepentingan kawasan. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah kami akan mendukungnya atau tidak,” tambah Malin.