12 September 2022
JAKARTA – Para ahli mengatakan bahwa koalisi pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tetap tidak terganggu meskipun perpecahan internal baru-baru ini di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyebabkan pemecatan Ketua Suharso Monoarfa dari jabatannya minggu lalu, karena pemerintah dengan cepat bergerak di sekitar partai baru. pemimpin bertindak.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluarkan surat keputusan yang mengukuhkan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas ketua partai hingga masa jabatan Suharso berakhir pada 2025.
Sebuah rapat partai pekan lalu mencopot Suharso dari jabatannya karena “keliru lidah” yang membuat marah para ulama mengingat popularitas PPP menurun, dan untuk sementara menggantikannya dengan Mardiono, yang saat itu menjadi ketua dewan penasehat partai.
Suharso, yang juga Menteri Kabinet Perencanaan Pembangunan Nasional, telah dilanda skandal dalam beberapa bulan terakhir, termasuk tuduhan menerima gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi pada tahun 2020 dan protes berulang di kantor pusat partai di Jakarta yang meminta untuk dicopot. Jerami yang mematahkan punggung unta adalah komentarnya pada 15 Agustus yang menyarankan dia harus meninggalkan “amplop” uang kapan pun dia ingin bertemu dengan ulama Muslim, yang membuat marah banyak orang.
Analis politik Firman Noor dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan pada hari Minggu bahwa pertikaian di dalam PPP tidak mungkin merusak kesatuan koalisi Jokowi yang berkuasa, yang mencakup tujuh partai politik, termasuk PPP.
“Semua persoalan internal, dan pergantian hanya di atas (kepemimpinan partai), sedangkan yang lainnya tetap sama. Apalagi alasan yang diberikan (pencopotan Suharso) tidak ada kaitannya dengan kekecewaan PPP terhadap pemerintahan Jokowi,” kata Firman.
Partai-partai lain dalam koalisi Jokowi juga cenderung menahan diri untuk tidak ikut campur, kata Firman, mengatakan bahwa Jokowi tidak mungkin mempermasalahkan Mardiono menjadi ketua PPP yang baru, terutama karena keduanya memiliki hubungan yang baik. .
Mardiono menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan merupakan sekutu dekat Jokowi.
Dengan Mardiono menjadi ketua baru, dukungan PPP untuk pemerintahan Jokowi akan tetap terjamin, kata Firman.
“Pemerintah cepat menyetujui pergantian (kepemimpinan partai) karena tidak akan mengganggu pemerintahan Jokowi. Mungkin ini juga cara Jokowi mengapresiasi dukungan yang diberikan PPP kepadanya,” tambah Firman.
Pergantian kepemimpinan PPP terjadi pada saat Komisi Pemilihan Umum (GEC) sedang memverifikasi dokumen internal dan keanggotaan partai politik yang akan mengikuti pemilihan legislatif, presiden, dan daerah 2024.
PPP akan mengikuti pemilu 2024 dalam kemitraan politik dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), di bawah bendera Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuknya pada Juni tahun ini.
Sementara koalisi KIB menguasai sekitar 25 persen kursi parlemen, koalisi tersebut belum memutuskan satu pun calon presiden.
Mardiono mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu berupaya menyelesaikan perpecahan internal di dalam partai, sebelum menangani kemitraan eksternal partai.
“Pekerjaan rumah ini harus kita selesaikan dulu, karena sedikit banyak ada (persiapan pemilu) yang rumit,” kata Mardiono, Sabtu, seperti dikutip kompas.com.