12 Oktober 2022
JOHOR BARU – Mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (EC) untuk bersikap adil hanyalah persepsi negatif yang diciptakan oleh ketua DAP Johor Liew Chin Tong meskipun oposisi memenangkan pemilu lalu, kata Datuk Nur Jazlan Mohamed.
Wakil Ketua Johor UMNO mengatakan mempertanyakan keadilan dan netralitas Komisi Eropa seperti mempertanyakan kemenangan Pakatan Harapan dalam Pemilihan Umum ke-14 (GE14).
“Hal ini telah dibahas bertahun-tahun yang lalu dan tiba-tiba sekarang dia (Liew) melontarkan kritik tentang keadilan dan membuat klaim bahwa Komisi Eropa bias karena dipilih oleh Barisan Nasional.
“Apakah kemenangan mereka di GE14 juga tidak adil?” ujarnya dalam keterangannya di sini, Rabu (12/10).
Nur Jazlan mengatakan, Liew tiba-tiba berusaha menjadi pahlawan dengan meminta Komisi Eropa bersikap netral, padahal Pakatan sudah memilih dua anggota Komisi Eropa sejak 2018.
“Selama bertahun-tahun Komisi Eropa menyelenggarakan pemilu, tidak pernah ada satu pun partai yang dilarang berkampanye, berbicara di depan umum, atau menyerukan pemungutan suara selama mereka mematuhi peraturan pemilu.
“Saya ingin mengingatkan dia untuk tidak mengatakan hal-hal retoris seperti ini setiap kali pemilu tiba,” katanya, seraya menambahkan bahwa Liew lupa bahwa dia telah memenangkan kursi majelis Perling dan bahwa Ketua Pakatan Datuk Seri Salahuddin Ayub memenangkan kursi anggota parlemen Pulai. karena sistem yang “tidak adil”.
“Semua ini hanya ‘wayang’ buatan DAP dan Pakatan karena mereka tahu tidak akan menang di GE15 mendatang.
“Ketika mereka menciptakan masalah ini, mereka akan mempunyai sesuatu untuk disalahkan ketika mereka kalah dalam pemilu. Mereka tidak mau mengakui bahwa orang-orang tidak lagi percaya pada mereka.
“Bahkan mereka tidak melakukan perubahan terhadap sistem pemungutan suara selama 22 bulan pemerintahan mereka,” katanya, seraya menambahkan bahwa para pemimpin Pakatan mungkin terlalu sibuk mencari alasan untuk memenuhi janji pemilu mereka.
Pada tanggal 10 Oktober, Liew dilaporkan mengatakan bahwa lembaga pemerintah federal, negara bagian dan lokal harus menerapkan netralitas administratif untuk menunjukkan bahwa proses pemilu bebas dan adil.
Dia menambahkan bahwa pemerintah federal harus segera menerapkan mode caretaker di mana tidak ada kebijakan dan keputusan keuangan yang dapat diambil sampai pemerintahan berikutnya terbentuk.
“Semua partai dan kandidat yang bersaing harus diperlakukan secara adil dan setara.
“Masyarakat pemilih sedang menyaksikan dan menunggu pemenang yang keluar dari GE15 dengan legitimasi. Tidak boleh ada partai atau kandidat yang dianggap menang secara tidak adil,” ujarnya.