8 Juni 2023
JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kecaman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berkuasa setelah ia menguraikan rencana perdamaian di Ukraina yang tidak disetujui karena tampaknya melemahkan posisi resmi kebijakan luar negeri negara tersebut, sebagai menteri bertemu dengan utusan dari Rusia dan Ukraina.
PDI-P, yang dipimpin oleh Presiden Joko “Jokowi’ Widodo, mengecam Prabowo, calon presiden terdepan tahun depan, dengan menyatakan bahwa calon presiden dari partainya Ganjar Pranowo tidak akan pernah mengusulkan rencana perdamaian yang bertentangan dengan diplomasi negara. posisi.
Berbicara di sela-sela rapat nasional partai pada hari Rabu, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengatakan Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang mengajukan usulan yang menyimpang dari prinsip diplomasi “bebas dan aktif”.
“Tidak boleh ada pemimpin di negeri ini yang mengambil kebijakan luar negeri dan pertahanan, termasuk usulan perdamaian, dengan mengesampingkan prinsip bebas aktif (yang tercermin dalam kepemimpinan kita pada Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok, atau mengabaikan. cara negara menghormati resolusi PBB,” kata Hasto.
“Jokowi menegaskan, (usulan) itu bukan dari presiden. Ini penjelasan yang sangat jelas dari Presiden sendiri,” kata Hasto. “Semua (kebijakan) harus selaras dengan presiden.”
Hasto mengklaim, jika calon dari PDI-P Ganjar mengambil sikap publik terkait perang Rusia-Ukraina, ia akan tetap berpegang pada prinsip bebas aktif dan usulannya tidak akan memancing reaksi internasional.
Partai ini akan memasukkan isu pertahanan dan diplomasi dalam platform kampanye Ganjar, imbuh Hasto, jelang Pilpres 2024.
Baca juga: Kiev menentang rencana perdamaian Rusia-Ukraina yang diusung Prabowo
Pada Dialog Shangri-La di Singapura pada akhir pekan, Prabowo mengusulkan strategi perdamaian yang kontroversial, yang mencakup gencatan senjata, penarikan pasukan Rusia dan Ukraina 15 kilometer dari posisi depan mereka untuk menciptakan zona demiliterisasi dan pengerahan pasukan pemantau. PBB, yang juga akan mengawasi referendum di wilayah yang disengketakan.
Ukraina menolak rencana tersebut dan menegaskan kembali posisi Kiev bahwa Rusia harus menarik pasukannya dari wilayah pendudukan tanpa syarat.
Jokowi mengatakan akan mengadakan pertemuan dengan Prabowo sekitar pekan ini mencari kejelasan tentang rencana tersebutmengenai hal ini, menurutnya, menteri telah gagal berkonsultasi dengannya.
Baca juga: Prabowo bertemu dengan utusan Rusia dan Ukraina setelah pidato perdamaian
Prabowo bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva di markas Kementerian Pertahanan di Jakarta Pusat pada hari Selasa, satu hari setelah ia bertemu dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin.
“Dalam pertemuan tersebut kami membahas kerja sama pertahanan dan militer, serta peningkatan kemampuan sistem persenjataan TNI (…). Kami juga memberikan masukan tentang cara-cara menciptakan perdamaian antara Ukraina dan Rusia,” tulis Prabowo di Instagram.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Ukraina Hamianin, Prabowo menegaskan kembali kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan negara akan mempertahankan keinginannya untuk bersahabat dengan seluruh negara di dunia.
“Kami mendukung gerakan pencerahan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia,” kata Prabowo dalam pernyataannya.
Kantor berita Rusia TASS, mengutip sumber Kremlin, melaporkan bahwa diplomat Rusia bertemu dengan pejabat Indonesia untuk membahas inisiatif perdamaian di Ukraina.
“Pertemuan seperti itu memang terjadi,” kata sumber itu pada Selasa.
“Belum ada detailnya,” imbuhnya, tanpa membeberkan siapa saja yang ikut dalam pertemuan tersebut.
TASS juga melaporkan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko mengatakan bahwa Rusia akan mempertimbangkan semua proposal penyelesaian di Ukraina yang masuk, termasuk dari Indonesia.
Presiden Ukraina Volodymr Zelensky telah mengusulkan 10 poin rencana perdamaian yang menyerukan Rusia untuk menarik semua pasukannya dari Ukraina.