1 Agustus 2023
BANGKOK – Sebuah survei opini yang dilakukan antara tanggal 25 dan 30 Juli oleh Krungthep Thurakij Media yang melibatkan 100 CEO dari berbagai sektor bisnis menunjukkan bahwa pembentukan pemerintahan baru secara cepat sangatlah penting
Jajak pendapat yang dilakukan baru-baru ini terhadap para CEO dari berbagai sektor bisnis – sektor manufaktur, pertanian, energi, properti, ekspor, keuangan, ritel, teknologi informasi dan layanan digital serta usaha kecil dan menengah, menunjukkan adanya urgensi untuk membentuk pemerintahan baru. untuk segera mengatasi masalah ekonomi dan utang dalam negeri negara. Semua pihak menyatakan keprihatinannya bahwa ketidakpastian iklim politik mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian, sehingga menyebabkan berkurangnya kepercayaan di kalangan investor asing dan kurangnya kesinambungan dalam mengarahkan kebijakan-kebijakan negara.
Hasilnya menunjukkan bahwa 60,2% dari mereka lebih memilih pembentukan pemerintahan baru yang cepat, dengan Partai Pheu Thai menjadi partai pemimpin yang disukai dengan 25,5%. Sebanyak 66,3% menginginkan Srettha Thavisin sebagai perdana menteri, diikuti oleh Anutin Charnvirakul dengan 9,5% dan Paetongtarn Shinawatra dengan 8,4%.
Selain itu, para CEO menekankan pentingnya penerapan kebijakan segera untuk mengatasi tantangan ekonomi, dan 89% di antaranya berfokus pada penyelesaian masalah ekonomi. Prioritas lainnya termasuk memperbarui undang-undang ekonomi (59%), menarik investasi asing (52%), mendukung pengembangan perangkat lunak dan perbaikan infrastruktur (42%), mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung inisiatif ekonomi digital dan menangani masalah administrasi negara.
Beberapa CEO menekankan pentingnya mendukung sektor UKM dan start-up dengan memprioritaskan kebijakan keberlanjutan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis. Mereka percaya bahwa pemerintah harus mendukung jaminan pendapatan bagi petani dan menjadikan Thailand sebagai pusat kesehatan dan kesejahteraan global.
Mengenai pembentukan pemerintahan, lebih dari separuh responden (51,5%) lebih memilih delapan partai yang ada (312 kursi) bersatu dan membentuk pemerintahan. Sementara itu, 70% dari pimpinan eksekutif percaya bahwa perdana menteri tidak boleh menjadi orang luar, namun 31% percaya bahwa tokoh non-politik dari luar partai harus mengambil posisi jika situasi politik mengalami kebuntuan. Selain itu, lebih dari 80% kepala eksekutif tidak setuju untuk menunggu sepuluh bulan lagi hingga masa jabatan Senator berakhir sebelum memberikan suara untuk perdana menteri berikutnya.