6 Juli 2023
JAKARTA – Satuan tugas pemerintah telah menyelamatkan hampir 2.000 korban perdagangan manusia di seluruh negeri dalam sebulan terakhir, namun hal ini bisa jadi merupakan “puncak gunung es,” kata seorang pejabat, karena semakin banyak orang yang menjadi korban penipuan pekerjaan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan Mahfud MD yang menjabat sebagai Penasihat Satuan Tugas Perdagangan Manusia mengatakan pada Selasa bahwa sejak 5 Juni hingga 3 Juli, polisi menetapkan 698 tersangka perdagangan lebih dari 1.934 korban.
Korban jiwa tersebut antara lain sekitar 600 orang yang hendak diberangkatkan ke luar negeri dari pelabuhan Tunon Taka di Nunukan, Kalimantan Utara.
Dari 1.934 korban, 65,5 persen adalah pekerja migran, 26,5 persen dipaksa menjadi pekerja seks, 6,6 persen berada di bawah usia kerja yang sah, dan 1,4 persen dibujuk untuk bekerja secara ilegal sebagai awak kapal.
Beberapa pekerja migran ditipu untuk bekerja untuk penipuan perjudian online dengan janji gaji yang tinggi. Yang lain dipaksa menjadi pelacur atau dipaksa menjual organ mereka.
Proses ini (pemberantasan perdagangan manusia) akan terus dilakukan, kata Mahfud kepada wartawan, Selasa.
Baca juga: Puluhan warga Indonesia yang diperdagangkan telah dipulangkan
Beberapa kasus baru-baru ini menyoroti masalah perdagangan manusia di negara ini. Pada bulan Mei tahun ini, pemerintah, sesuai dengan arahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, merombak Satuan Tugas Perdagangan Manusia untuk memperkuat upayanya menghentikan eksploitasi dan melindungi pencari kerja yang rentan.
Presiden juga menginstruksikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum polisi yang memungkinkan terjadinya perdagangan manusia. Listyo menjabat sebagai inspektur. Umum Asep Edi Suheri, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memimpin gugus tugas tersebut, menggantikan Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bintang telah memimpin gugus tugas tersebut sejak dibentuk pada tahun 2021.
Kepemimpinan diubah karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi kriminal terhadap kasus perdagangan manusia, kata Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, salah satu penasihat gugus tugas tersebut.
“(Kasus yang terungkap sejauh ini) ibarat puncak gunung es. Dalam satu bulan, pihak berwenang menyelamatkan ratusan orang. Oleh karena itu, kami menata kembali gugus tugas tersebut agar lebih fokus pada penegakan hukum,” kata Muhadjir, Selasa.
Baca juga: Polisi menyelamatkan korban perdagangan manusia dari rumah polisi di Lampung
Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), hanya 4,6 juta dari 9 juta pekerja migran Indonesia yang saat ini terdaftar secara resmi untuk bekerja di luar negeri. Sebanyak 48,8 persen sisanya bekerja secara ilegal, dan lembaga tersebut tidak memiliki catatan akurat mengenai pekerjaan atau tempat tinggal mereka di luar negeri.
Meskipun pemerintah memiliki peraturan yang jelas mengenai perdagangan manusia, seperti Undang-Undang Perdagangan Manusia tahun 2007 dan Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran tahun 2017, pelanggaran masih merajalela di negara ini, dan beberapa pejabat pemerintah terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut.
“(Jaringan kejahatan) (dulu) tidak tersentuh di negeri ini karena didukung oleh pejabat pemerintah tertentu,” kata Benny Ramdhani, Kepala BP2MI, tanpa mengungkapkan identitas mereka.
BP2MI meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang saat ini sedang melacak transaksi yang diduga terkait dengan jaringan perdagangan manusia.
Sementara itu, polisi akan bekerja sama dengan rekan-rekan mereka di Malaysia dan Myanmar untuk memerangi perdagangan manusia.