11 Oktober 2022
JAKARTA – Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan memilih Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru bulan depan, menggantikan Panglima TNI Jend. Andika Perkasa menggantikan sebelum musim pemilu 2024.
Pembicaraan tentang pengganti Andika semakin intensif saat Panglima TNI mendekati usia pensiun pada Desember lalu. Andika diangkat tahun lalu menggantikan Panglima TNI saat itu Hadi Tjahjanto, yang berasal dari Angkatan Udara.
Andika mengatakan pekan lalu bahwa presiden kemungkinan akan membuat pengumuman mendadak tentang penggantinya, mengutip kasus-kasus sebelumnya.
Undang-undang menetapkan bahwa Presiden dapat menunjuk seorang perwira bendera yang pernah atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Calon itu masih harus dikonfirmasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR saat ini sedang reses selama sebulan dan akan kembali pada awal November untuk periode duduk terakhir tahun ini, memberikan waktu kurang dari sebulan bagi Jokowi untuk mengajukan nama kepada anggota parlemen sebelum Andika pensiun.
“Kami belum tahu kapan surat (pencalonan) akan dikirim oleh istana,” Utut Adianto, wakil ketua Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, mengatakan kepada The Jakarta Post.
Yudo, Dudung fokus
Kepala Staf Angkatan Laut Adm. Yudo Margono disebut-sebut sebagai calon terdepan sebelum KSAD Jend. Dudung Abdurachman adalah, karena KSAL tidak membantu TNI selama dua periode Jokowi menjabat.
Bahkan sebelum pencalonan Andika tahun lalu, Jokowi mendapat tekanan untuk memberi Yudo kesempatan mempertahankan tradisi rotasi kepemimpinan TNI di antara tiga angkatan, yang akan memberikan rasa kesetaraan di antara anggotanya.
“Alangkah baiknya jika Jokowi juga memperhatikan moral para prajurit, terutama angkatan laut,” kata pakar militer Anton Aliabbas, Sabtu.
Konvensi pasca Orde Baru adalah bahwa Panglima TNI harus dirotasi dengan pola angkatan darat-angkatan laut-angkatan udara setelah jabatan puncak diisi oleh jenderal-jenderal angkatan darat selama 32 tahun kekuasaan mantan Presiden Soeharto. Jokowi melanggar konvensi pada tahun 2015 ketika dia menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, Gatot Nurmantyo, untuk menggantikan Moeldoko, yang juga berasal dari tentara.
Memiliki seorang komandan dengan latar belakang maritim dapat membantu Jokowi mewujudkan visi besarnya tentang Indonesia sebagai poros maritim global, kata peneliti Khairul Fahmi dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS).
Di bawah pemerintahan pertamanya, Jokowi berjanji untuk mengubah negara menjadi poros maritim global, tetapi konsep itu hilang sama sekali ketika ia memulai masa jabatan keduanya.
“Belum lagi Indonesia memiliki banyak tantangan dan ancaman di perairannya yang membutuhkan kesiapan dalam strategi pertahanan, apalagi perang Ukraina-Rusia belum berakhir dan di tengah AUKUS,” ujar Khairul. Dia merujuk pada kemitraan keamanan baru yang dibentuk akhir tahun lalu oleh Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Australia untuk menanggapi peningkatan ketegasan militer China di kawasan Indo-Pasifik.
Sejumlah pengamat menyebut Dudung masih bisa menjadi calon kuat untuk jabatan itu, namun sebagian lainnya menilai ia kehilangan kesempatan setelah putusnya hubungan dengan Andika diungkapkan anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) yang berkuasa. P) bulan lalu.
Dudung dikabarkan dihina oleh Effendi yang mengaitkan perseteruan itu dengan gagalnya putra Dudung lulus ujian masuk Akademi Militer karena masalah usia dan tinggi badan. Sebuah video yang memperlihatkan Dudung mengerahkan prajurit TNI untuk melampiaskan kemarahannya kepada Effendi, dengan beberapa prajurit melakukan ancaman kekerasan fisik terhadap Effendi, menjadi viral bulan lalu.
Seperti Andika, Dudung memiliki hubungan dengan elit. Ayah mertuanya almarhum Mayjen. (Purn.) Cholid Ghozali adalah Dewan Pengawas Baitul Muslimin Indonesia, organisasi payung PDI-P untuk menjangkau pemilih Muslim.
Pada awal tahun 2020, Dudung, sebagai gubernur Akademi Militer saat itu, membangun patung presiden pendiri Sukarno di dalam gedung akademi, yang menarik perhatian ketua PDI-P dan putri Sukarno, Megawati Soekarnoputri.
Dudung juga dikenal dengan kebijakan kerasnya melawan Front Pembela Islam (FPI) garis keras yang kini telah bubar ketika ia menjabat sebagai Pangdam pada akhir 2020. Meski tindakan tersebut menuai kritik dari kelompok sipil, tindakan tersebut dilaporkan menghadiahinya dengan posisi komandan cadangan strategis angkatan darat pada Juni 2021.
Mencari dukungan politik
Baik Dudung maupun Yudo baru-baru ini bergerak untuk mencari dukungan, terutama dari PDI-P – yang salah satunya adalah Jokowi – dalam upaya mereka untuk menggantikan Andika.
Dalam sebuah acara angkatan laut di bulan Agustus, Yudo memuji Megawati atas dukungannya untuk mengembangkan kemampuan angkatan laut, meskipun dia tidak memiliki latar belakang militer. Saat itu, dia juga mengundangnya untuk menyampaikan pidato utama.
Sementara itu, Dudung sudah berkeliling pesantren sejak awal tahun ini dan mencetuskan ide untuk merekrut tamtama dan bintara dari pesantren.
Seorang anggota Komisi I DPR mengatakan, meski Dudung masih berpeluang menjadi Panglima TNI berikutnya, pencalonannya berpotensi menimbulkan perlawanan dari beberapa partai politik, apalagi setelah manuvernya melawan Effendi menuai kemarahan sejumlah anggota Komisi I.
“Pencalonan Dudung mungkin tidak diterima dengan baik di seluruh fraksi. Tapi itu juga akan tergantung pada PDI-P karena jika Yudo yang dicalonkan, PDI-P tidak akan menempatkan orang-orangnya di pos militer teratas, ”kata anggota parlemen itu.
Jika menggantikan Andika, baik Yudo maupun Dudung kemungkinan akan menjabat hingga pensiun pada November tahun depan. Sementara Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo akan pensiun pada April 2025.