27 Juni 2023
JAKARTA – Harga komoditas global yang lebih rendah akan mempengaruhi pendapatan pemerintah tahun ini, kata Kementerian Keuangan, karena sektor ini menyumbang sebagian besar pendapatan pajak dan bukan pajak pemerintah.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian, Suryo Utomo, mengatakan pada hari Senin bahwa dampaknya mungkin akan terasa pada pajak penghasilan badan, karena perusahaan-perusahaan di sektor komoditas akan membayar lebih sedikit kepada negara. Dia menambahkan bahwa pemerintah telah memperhitungkan hal ini dalam proyeksi pendapatannya untuk tahun ini.
Menurut data kementerian, pajak penghasilan badan biasanya menyumbang 28,7 persen terhadap penerimaan pajak negara.
“Moderasi harga komoditas tidak bisa dihindari. (…) Harga komoditas akan kita pantau karena akan mempengaruhi pajak penghasilan,” kata Suryo kepada wartawan saat jumpa pers mengenai APBN.
Hal ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya harga komoditas, pendapatan tahunan pemerintah meningkat lebih dari 30 persen tahun lalu menjadi Rp 2,62 kuadriliun.
Rejeki nomplok ini memungkinkan pemerintah mengeluarkan lebih banyak dana untuk subsidi bahan bakar, antara lain, untuk membatasi inflasi. Hal ini juga menghemat sebagian dana yang akan digunakan tahun ini.
Para ahli sebelumnya telah memperingatkan bahwa harga komoditas yang lebih rendah akan mempengaruhi pendapatan pemerintah tahun ini dan mendesak pemerintah untuk membatasi pengeluaran yang tidak perlu.
Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), mengatakan pemerintah siap menghadapi penurunan harga komoditas ketika merumuskan APBN saat ini pada tahun 2022.
Dia mengatakan situasi perdagangan saat ini “lebih baik dari perkiraan” karena Indonesia membukukan surplus perdagangan selama 37 bulan berturut-turut.
“Ke depan (akan terus kami) antisipasi risiko-risiko yang masih ada,” kata Febrio di acara yang sama, Senin.
Pada bulan Mei, pengumpulan pendapatan pemerintah meningkat 13 persen tahun-ke-tahun (yoy) menjadi Rp 1,2 kuadriliun (US$79,94 miliar). Angka di bulan April lebih dari 17 persen dibandingkan tahun lalu.
Sementara itu, hingga bulan Mei, anggaran negara telah dibelanjakan sekitar Rp 1 kuadriliun, atau sekitar 32 persen dari total rencana belanja tahun ini.
Surplus anggaran bulanan bulan Mei sebesar Rp 204,3 triliun merupakan surplus selama lima bulan berturut-turut. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan surplus bulan sebelumnya sebesar Rp 234,7 triliun berdasarkan data kementerian.
“Kinerja APBN pada akhir Mei masih positif,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara yang sama.
Surplus bulan Mei setara dengan 0,97 persen PDB dan 54,5 persen lebih tinggi dibandingkan surplus yang dicatat negara pada bulan yang sama tahun lalu.
Sri Mulyani mengatakan kondisi Indonesia lebih baik dibandingkan banyak negara sejenis karena Bank Dunia dan IMF memperkirakan perekonomian secara umum akan melemah di tengah ketidakpastian global.
Dia mengatakan Indonesia telah menikmati pertumbuhan PDB selama enam kuartal berturut-turut lebih dari 5 persen tahun-ke-tahun, pertumbuhan terbaru sebesar 5,03 persen pada kuartal pertama tahun ini.