25 Juli 2023
BANGKOK – Mantan anggota Majelis Perancang Konstitusi, Sawet Thinnakul, pada hari Senin menyerahkan surat kepada Komisi Nasional Pemberantasan Korupsi untuk meminta tindakan hukum terhadap anggota parlemen dan senator yang tidak mengizinkan pemimpin Move Forward Pita mencalonkan diri dalam pemilihan PM.
Sawet, yang terlibat dalam penyusunan UUD 2007 dan juga pemimpin kelompok politik Thai Mai Thon, mengatakan para anggota parlemen yang memblokir Pita pada putaran kedua gagal menjalankan tugasnya.
Ia berpendapat, Anggota DPR yang tidak memilih Pita melanggar Pasal 157.
Upaya Pita untuk menjadi calon perdana menteri pada pemungutan suara putaran kedua digagalkan oleh 395 anggota parlemen yang menolak pencalonannya kembali. Mereka berpendapat, pencalonan Pita pada putaran kedua, setelah kegagalannya pada putaran pertama, melanggar Peraturan Parlemen no. 41, yang melarang pengajuan kembali mosi yang telah gagal dalam sidang yang sama.
Sawet mengatakan tindakan hukum harus diambil terhadap mereka yang menentang pencalonan kembali Pita.
Sebagian besar senator dan anggota parlemen menentang Pita karena sikap partainya yang ingin mengubah undang-undang keagungan, atau pasal 112 KUHP.
Sawet mengatakan, perubahan Pasal 112 sangat wajar dan bisa dilakukan.
Ia juga mengimbau Move Forward tidak mencabut kebijakan amandemen undang-undang karena hal tersebut merupakan janji partai kepada masyarakat.
Setelah gagal menerima jabatan puncak, Pita mengatakan dia akan membiarkan Pheu Thai, partai terbesar kedua dalam koalisi, memimpin pembentukan pemerintahan dan mendukung calon perdana menterinya.
Sawet memperingatkan Pheu Thai untuk tidak bergabung dengan partai-partai pro-militer, karena dianggap sebagai tindakan yang menyesatkan rakyat. Dia mengatakan bahwa calon PM utama Pheu Thai, Paetongtarn Shinawatra, berjanji sebelum pemilu bahwa partainya tidak akan membentuk pemerintahan dengan partai-partai yang didukung junta.
Sawet yakin mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra adalah pengambil keputusan di balik setiap tindakan Pheu Thai.
Pheu Thai mendapat kecaman dan beberapa kelompok mengungkapkan kemarahan mereka setelah partai tersebut mengadakan pembicaraan dengan partai-partai pro-militer seperti Bhumjaithai, Palang Pracharath dan United Thai Nation.
Sebagai tanggapan, Pheu Thai menegaskan kembali bahwa ia masih memiliki hubungan dekat dengan tujuh partai lainnya dalam aliansi tersebut dan bahwa tujuan diskusi tersebut adalah untuk menarik lebih banyak suara mereka daripada untuk membentuk pemerintahan berikutnya bersama mereka.
Sawet juga mengatakan Konstitusi saat ini, yang menurutnya ditulis oleh kediktatoran, kini menjadi masalahnya.
“Tidak ada negara di dunia ini yang mengizinkan senator yang ditunjuk untuk ikut serta dalam pemungutan suara untuk memilih pemimpin negaranya,” ujarnya.