28 Juni 2023
BANGKOK – Pemimpin Move Forward Pita Limjaroenrat mengatakan dia masih yakin untuk menjadi perdana menteri berikutnya karena kandidat dari partai pemenang telah mendaftar sebagai anggota parlemen pada hari Selasa.
Move Forward Para anggota parlemen terpilih tiba di Parlemen di Bangkok dengan empat bus dan disambut oleh sorak-sorai dari para pendukung partai yang telah menunggu.
Pita mengatakan 151 anggota parlemen Move Forward akan mengupayakan kebijakan yang memaksimalkan manfaat bagi rakyat. Keterlambatan pelaporan ke parlemen disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk serangan Covid-19 yang baru-baru ini ia alami, tambahnya.
Dia mengatakan tanggal pendaftaran ini penting karena tanggal 27 Juni juga merupakan tanggal penandatanganan konstitusi pertama Thailand pada tahun 1932, yang menandai transisi dari monarki absolut ke demokrasi konstitusional.
Pita mengatakan dia tidak khawatir upayanya untuk menjadi perdana menteri akan dihalangi oleh Senat, dan mengatakan dia mengharapkan para senator mematuhi prinsip untuk tidak melanggar resolusi yang memerlukan mayoritas setidaknya 251 suara di majelis rendah. tidak mengerti
Dia menambahkan bahwa batasan antara Move Forward dan Senat telah diturunkan dan dia yakin akan menerima cukup suara dari para senator untuk menjadi perdana menteri berikutnya.
Pita membutuhkan dukungan mayoritas dalam gabungan suara majelis rendah yang memiliki 500 kursi dan 250 kursi Senat – setidaknya 376 suara – untuk menjadi perdana menteri.
Ia juga menegaskan kembali kebijakan Move Forward yang mengubah Pasal 112 KUHP atau UU Keagungan, dengan mengatakan UU tersebut digunakan sebagai alat intimidasi politik dan tidak memihak pihak mana pun.
Peraturan tersebut harus diubah untuk beradaptasi dengan konteks sosial yang berubah, katanya, sebelum menambahkan bahwa masalah tersebut tidak akan mempengaruhi pembentukan pemerintahan baru.
Mengubah undang-undang bukan bagian dari nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Move Forward dan tujuh mitra koalisinya.
Pita mengatakan dia tidak khawatir dengan petisi baru-baru ini ke Mahkamah Konstitusi yang meminta keputusan apakah rencana untuk mengubah Pasal 112 merupakan upaya untuk menggulingkan monarki konstitusional.
Petisi tersebut, yang diajukan oleh Theerayut Suwankesorn, mengutip keputusan Mahkamah Konstitusi pada November lalu bahwa para pemimpin protes mahasiswa yang menyerukan reformasi monarki berupaya untuk menggulingkan monarki.
Pita mengatakan pemerintahannya akan menjunjung demokrasi dengan Raja sebagai kepala negara dan menolak petisi tersebut karena dianggap memutarbalikkan kebenaran.
Ia juga meminta masyarakat menunggu hasil pertemuan antara Move Forward dan Pheu Thai yang akan berlangsung besok (Rabu), yang akan menentukan partai mana yang akan mendapatkan jabatan Ketua DPR.