9 Juni 2023
JAKARTA – Pada hari Senin, Polda Lampung menyelamatkan 24 korban perdagangan manusia dari sebuah rumah di Bandar Lampung milik seorang petugas di Mabes Polri.
Kapolres Lampung SAYAn.p. Umum Helmy Santika mengatakan, saat ini pihak berwenang sedang menyelidiki apakah petugas tersebut terlibat dalam tindak pidana tersebut.
“Kami sedang mendalami bagaimana korban sampai di rumah tersebut dan apakah rumah tersebut dipinjam atau disewa oleh pelaku,” kata Helmy dalam jumpa pers, Rabu, dilansir Antara.
Divisi Dalam Negeri Polri juga telah melakukan penyelidikan internal untuk mengusut lebih lanjut masalah tersebut, tambahnya.
Pihak berwenang telah menyelamatkan 24 perempuan asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diyakini menjadi korban skema ilegal pengiriman mereka sebagai pekerja migran ke Timur Tengah.
Dalam operasi hari Senin, polisi juga menangkap empat tersangka yang diidentifikasi hanya berinisial DW, AL, AR dan IT atas tuduhan bahwa mereka menawarkan gaji sebesar Rp 7 juta (US$470) kepada perempuan tersebut untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri.
Semua tersangka didakwa melanggar Undang-Undang Perdagangan Manusia tahun 2007 dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran tahun 2017, dengan ancaman hukuman antara tiga hingga 15 tahun penjara.
Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), hanya 4,6 juta dari 9 juta pekerja migran yang saat ini terdaftar di luar negeri dan memiliki dokumen resmi. 4,4 juta sisanya, atau 48,8 persen, bekerja secara ilegal, dan lembaga tersebut tidak memiliki catatan akurat mengenai pekerjaan atau tempat tinggal mereka di luar negeri.
‘Performa yang kuat’
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pada bulan April bahwa ada indikasi kuat bahwa skema perdagangan manusia di Batam, Kepulauan Riau, melibatkan pejabat pemerintah dan sektor swasta.
Mahfud mengatakan laporan dari Batam menyatakan bahwa meskipun pemerintah memiliki undang-undang dan peraturan yang jelas mengenai kejahatan tersebut, jaringan perdagangan manusia di kota tersebut melibatkan pejabat lokal dan perusahaan swasta.
Menanggapi laporan tersebut, Mahfud menyatakan telah membentuk tim untuk memberantas perdagangan manusia di Batam dan menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam membantu, bersekongkol, atau membiarkan tindak pidana tersebut terus berlanjut.
Pekan lalu, menteri senior mengatakan bahwa Presiden Joko “Jokowi” Widodo menunjuk Kapolri, Jenderal. Listyo Sigit menginstruksikan Prabowo untuk mengambil tindakan tegas terhadap petugas polisi yang “mendukung” pelaku perdagangan manusia.
Pada hari Senin, Listyo bertindak atas instruksi Presiden dan membentuk satuan tugas untuk menyelidiki perdagangan manusia, yang dipimpin oleh Insp. Umum Asep Edi Suheri, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Ia pun memerintahkan setiap kepolisian daerah membentuk satuan serupa.
“Petugas yang gagal menyelesaikan kasus perdagangan manusia di wilayahnya akan menghadapi konsekuensi serius. Mereka akan dijerat pidana dan diberhentikan dari jabatannya sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk mengatasi masalah ini,” kata Listyo dalam keterangannya, seperti dikutip dari Antara. Kompas.com.
Baca juga: Mahfud mengatakan pejabat pemerintah, pihak swasta terlibat dalam perdagangan manusia
Pihak berwenang saat ini sedang mencari lima buronan yang diyakini berada di balik skema Batam untuk mengirim WNI ke Malaysia dan Singapura sebagai pekerja migran ilegal.
Komitmen yang diperbarui
Kasus-kasus di Batam dan Lampung terungkap di tengah meningkatnya laporan tentang orang-orang yang dipaksa bekerja untuk organisasi kejahatan dunia maya di Asia Tenggara. Pada bulan Mei, pihak berwenang menyelamatkan sekitar 300 warga Indonesia yang diperdagangkan ke berbagai negara Asia Tenggara, di mana mereka disandera dan dipaksa melakukan penipuan online.
Baca juga: Puluhan warga Indonesia yang diperdagangkan telah dipulangkan
Pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo bulan lalu, para pemimpin kawasan berjanji untuk menindak penipuan online yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan manusia yang memangsa para pencari kerja yang rentan, terutama di negara-negara termiskin di Asia Tenggara.
Menurut Pernyataan Ketua KTT Labuan Bajo, rencana upaya ASEAN untuk memerangi perdagangan manusia mencakup kemampuan penegak hukum untuk menyelidiki, mengumpulkan data, berbagi informasi dan melakukan latihan bersama.
Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memberantas perdagangan manusia di kawasan.