16 Agustus 2023
JAKARTA – Pemerintah bergegas mengatasi masalah polusi udara di Jabodetabek yang sedang berlangsung di tengah protes masyarakat atas memburuknya kualitas udara di wilayah tersebut dalam beberapa minggu terakhir.
Jakarta secara konsisten masuk dalam 10 kota paling berpolusi di dunia sejak bulan Mei. Namun minggu lalu, gas ini menduduki puncak tangga lagu global yang disusun oleh perusahaan teknologi kualitas udara Swiss, IQAir, sehingga memicu perdebatan sengit.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengadakan pertemuan terbatas dengan beberapa menteri dan pemimpin daerah pada hari Senin untuk membahas strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi masalah ini.
“Pada hari Minggu, indeks kualitas udara di Jakarta mencapai 156 yang masuk dalam kategori ‘tidak sehat’,” kata Jokowi sebelum pertemuan.
Presiden menyalahkan memburuknya kualitas udara di ibu kota negara tersebut sebagian besar disebabkan oleh musim kemarau yang panjang, yang memperburuk dampak emisi kendaraan dan industri.
Terletak di sekitar 16 pembangkit listrik tenaga batu bara, Jakarta tetap menjadi salah satu kota yang paling mengalami kemacetan di Asia Tenggara.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan menghadapi musim kemarau yang lebih panjang dan parah pada tahun ini dibandingkan tiga tahun sebelumnya akibat fenomena cuaca El Niño yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus atau September.
Jokowi, yang juga mantan Gubernur Jakarta, mengatakan pemerintah berencana menggunakan beberapa strategi untuk mengatasi polusi parah, termasuk upaya mengubah cuaca, menambah ruang hijau baru, dan menerapkan pengaturan kerja jarak jauh.
Usai pertemuan, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan menerapkan kembali sistem bekerja dari rumah (WFH) bagi 40-50 persen pejabat kota. Ibukota ini mempekerjakan sekitar 200.000 orang, 60.000 di antaranya adalah pegawai negeri.
“Saya sudah meminta kementerian lain untuk menerapkan langkah serupa,” katanya kepada wartawan di istana presiden.
Heru juga mengatakan Pemprov DKI akan lebih ketat memantau standar bangunan ramah lingkungan dan menyarankan pemilik mobil dengan kapasitas mesin 2.400 sentimeter kubik atau lebih untuk menggunakan bahan bakar RON-98 dengan oktan lebih tinggi.
Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan untuk mengurangi dampak lingkungan dari sektor konstruksi. Peraturan ini menetapkan bahwa pengembang harus memenuhi persyaratan ketat untuk bangunan hemat energi dan air atau berisiko dicabut izin mendirikan bangunannya.
Heru juga berjanji untuk menambah lebih banyak ruang hijau dan menanam lebih banyak pohon di ibu kota dan mencatat bahwa pihak berwenang akan mempertimbangkan peraturan lalu lintas “empat-dalam-satu” yang mengharuskan mobil memiliki setidaknya empat penumpang di jalan-jalan utama.
Emisi, kondisi
Pemerintah juga menyatakan akan menjadikan pengaturan emisi kendaraan bermotor sebagai prioritas utama, karena emisi tersebut merupakan penyebab utama pencemaran udara di Jakarta.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihak berwenang berencana untuk menerapkan pengendalian emisi yang lebih ketat dan berencana untuk memperluas peraturan tersebut ke kota-kota satelit ibu kota.
“Uji emisi merupakan salah satu cara untuk memaksa pemilik memeriksa dan merawat kendaraannya. Ini tindakan yang sangat cepat dan dampaknya bisa langsung kita rasakan,” kata Siti kepada wartawan.
Sejak tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mewajibkan pemilik kendaraan bermotor yang berumur lebih dari tiga tahun untuk melakukan uji emisi setiap tahunnya.
Namun, pihak berwenang di kota-kota satelit Jakarta belum memberlakukan peraturan serupa, meskipun setiap kendaraan yang melaju ke, di dalam atau melalui Jakarta tunduk pada peraturan wajib uji emisi kota tersebut.
Bahkan dengan adanya kebijakan tersebut, Siti mengungkapkan bahwa hanya sekitar 3 hingga 10 persen dari 24,5 juta kendaraan di kota tersebut yang telah menjalani uji emisi di tengah kurangnya penegakan denda bagi ketidakpatuhan.
Peraturan Gubernur tahun 2020 ini menguraikan sanksi mulai dari tilang hingga tarif parkir yang lebih tinggi bagi kendaraan yang gagal atau gagal uji emisi. Penegakan kebijakan ini sedianya akan dimulai pada tahun 2021 namun mengalami kendala, termasuk pandemi COVID-19 dan kurangnya jumlah tempat pengujian.
Siti mengatakan, Polda Metro Jaya akan melakukan pemeriksaan acak terhadap kendaraan dan memberikan denda kepada kendaraan yang gagal atau tidak menjalani uji emisi. Dia menambahkan bahwa pihak berwenang sedang mempertimbangkan untuk mencabut izin bagi pelanggar berulang.
Pemerintah juga berencana menjadikan uji emisi sebagai syarat pengurusan dokumen STNK. Siti tidak mengatakan kapan tindakan tersebut akan diberlakukan atau bagaimana hal itu akan ditegakkan.
Menurut studi bersama yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan organisasi kesehatan masyarakat Vital Strategies pada tahun 2019, sumber polusi terbesar di ibu kota adalah emisi kendaraan, yang menyumbang hingga 57 persen emisi selama musim kemarau.
Sebuah studi terbaru yang diterbitkan pada bulan Februari memperkirakan bahwa polusi udara menyebabkan lebih dari 10.000 kematian dan 5.000 rawat inap karena penyakit kardiorespirasi di kota tersebut setiap tahunnya, serta lebih dari 7.000 dampak buruk pada anak-anak. Hal ini juga merugikan pemerintah hampir US$3 miliar per tahun, atau sekitar 2,2 persen dari produk domestik bruto Jakarta.
Penjabat Gubernur Heru baru-baru ini mengatakan 4 juta mobil dan sepeda motor telah ditambahkan ke jalan-jalan Jakarta dalam satu setengah tahun terakhir.
Dengan hampir tidak adanya ruang untuk bermanuver sejak adanya langkah untuk memperpanjang proses hukum setelah kalah dalam gugatan terkait polusi udara pada tahun 2021, pemerintah kini harus berusaha menenangkan organisasi masyarakat sipil, kelompok lingkungan hidup, dan warga Jakarta.
Namun para pejabat dan dunia usaha juga memanfaatkan permasalahan ini untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik (EV) yang lebih besar di ibu kota, meskipun penerapan teknologi tersebut saja, tanpa disertai perubahan dalam produksi listrik di negara tersebut, mungkin hanya berdampak kecil terhadap emisi secara keseluruhan. .
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan mempercepat penerapan kendaraan listrik, termasuk dengan memerintahkan perusahaan listrik milik negara PLN untuk membangun lebih banyak stasiun pengisian daya dan menstandarkan spesifikasi baterai kendaraan listrik. Operator bus milik Jakarta, Transjakarta, juga menargetkan menambah 42 bus listrik ke armadanya tahun ini.
Sebelumnya, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 1,75 triliun untuk pembelian kendaraan roda dua listrik baru dan retrofit kendaraan lama.