25 Agustus 2023
DHAKA – Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk kemarin meminta komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban junta Myanmar atas penganiayaan terhadap Rohingya dan mengatakan mereka harus dapat kembali ke rumah mereka dengan bermartabat dan tanpa tekanan apa pun.
Dia mengatakan mereka harus diakui sebagai bagian dari populasi Myanmar.
Komentarnya muncul menjelang peringatan enam tahun masuknya warga Rohingya ke Bangladesh menyusul tindakan keras brutal yang dilakukan militer Myanmar terhadap mereka di negara bagian Rakhine.
“Hak asasi mereka harus dihormati sepenuhnya dan keamanan mereka terjamin,” kata Türk dari Jenewa.
Selama tindakan keras pada tahun 2017, yang oleh PBB disebut sebagai genosida, sekitar 10.000 pria, wanita, anak laki-laki, anak perempuan dan bayi baru lahir dibunuh, dan lebih dari 300 desa dihancurkan.
Lebih dari satu juta warga Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh, dan lebih dari 100.000 lainnya ditahan di kamp pengungsian tertutup di Myanmar, kata Türk.
Merujuk pada impunitas yang dinikmati oleh Myanmar, Türk mendesak negara-negara untuk mendukung upaya internasional untuk meminta pertanggungjawaban junta atas penganiayaan Rohingya dan krisis kemanusiaan.
Masyarakat Rohingya, baik di Myanmar maupun di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh, membutuhkan dukungan dan pendanaan yang lebih besar dari komunitas internasional, tambahnya.
Sementara itu, Fortify Rights mengatakan kemarin bahwa junta harus mengakhiri genosida Rohingya yang sedang berlangsung, dan kekuatan demokrasi di sana harus sepenuhnya menerima Rohingya sebagai warga negara.
“Enam tahun kemudian, junta Myanmar terus menciptakan kondisi kehidupan untuk menghancurkan Rohingya dan menghapus identitas mereka,” kata Zaw Win, Spesialis Hak Asasi Manusia di Fortify Rights.
Sementara itu, dalam pernyataan bersama, CSO Cox’s Bazar dan Forum LSM (CCNF) dan Kelompok Kerja Kesetaraan dan Keadilan Bangladesh mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan, sebuah respons global yang bersatu untuk menyelesaikan krisis ini.
Mereka juga menuntut pendanaan dan dukungan segera, tekanan diplomatik untuk repatriasi warga Rohingya yang aman, dan diakhirinya keterlibatan dalam mendukung pemerintah Myanmar.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa penanganan krisis Rohingya seharusnya merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan organisasi internasional, khususnya PBB, yang terhambat oleh pengaruh negatif dari negara-negara anggota tertentu. Kegagalan ini memperlihatkan kesenjangan yang signifikan dalam peran yang ditetapkan PBB dan menimbulkan kekhawatiran mengenai kredibilitas berbagai negara dan organisasi, tambahnya.