12 Oktober 2022
PETALING JAYA – Surat Perikatan Menteri Kabinet Nasional kepada Raja melemahkan Perdana Menteri dan pembubaran Parlemen diperlukan untuk mencegah ketidakharmonisan dalam administrasi pemerintahan, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
Perdana Menteri mengatakan 12 menteri Perikatan bertindak tidak bijaksana dengan menulis surat kepada Raja.
“Oleh karena itu, pembubaran ini untuk mencegah terjadinya disharmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Tindakan para menteri ini jelas menggerogoti jabatan perdana menteri yang pengangkatannya telah disetujui oleh Yang di-Pertuan Agong. Tindakan mereka juga merusak semangat solidaritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.”
Ismail Sabri juga mengatakan, ada menteri-menteri kabinet yang terang-terangan mengkritisi keputusan dan kebijakan pemerintah.
“Bahkan, komentar Ketua Perikatan Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang menyatakan bahwa musuh utama Perikatan adalah Barisan Nasional, menimbulkan perpecahan, meski partainya menjadi bagian dari pemerintahan saat ini.
“Muhyiddin sebagai Ketua Dewan Pemulihan Nasional mengeluarkan pernyataan mendesak pembubaran DPR dengan alasan pemerintah gagal mengelola negara dan perekonomiannya,” tambah Ismail Sabri.
Ismail Sabri mengatakan pemerintahan hanya bisa berjalan lancar dengan keterpaduan.
“Negara membutuhkan pemerintahan yang stabil untuk menghadapi tantangan ke depan,” kata Ismail Sabri.
Ismail Sabri mengomentari pernyataan Istana Negara pada 11 Oktober yang menyatakan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah kecewa dengan perkembangan politik saat ini.
“Seperti yang saya sampaikan dalam pidato khusus saya kemarin (10 Oktober), pembubaran DPR adalah untuk membungkam suara-suara yang mempertanyakan legitimasi pemerintah dan mengklaim sebagai backdoor government,” tambah Ismail Sabri.
Pada 6 Oktober terungkap bahwa 12 menteri kabinet dari Bersatu dan PAS telah mengirimkan surat tertanggal 3 Oktober kepada raja yang menyatakan bahwa mereka menentang pemilihan umum yang diadakan tahun ini.
Surat itu mengutip alasan seperti perkiraan departemen meteorologi tentang musim hujan yang parah dan untuk memungkinkan pemulihan ekonomi negara.
Perikatan berkali-kali mengatakan tidak setuju dengan diadakannya pemungutan suara saat musim banjir.
PAS juga telah memutuskan bahwa ketiga majelis negara bagian di bawah pemerintahannya tidak akan dibubarkan hingga musim hujan berakhir pada Maret tahun depan.