24 Agustus 2023
SEOUL – Sebuah tim yang menanggapi dan menangani keluhan orang tua di bawah kepemimpinan kepala sekolah akan diluncurkan di semua sekolah mulai semester depan, kata Kementerian Pendidikan dalam pengarahan kebijakan pada hari Rabu.
Berdasarkan kebijakan baru, semua komunikasi dari orang tua dan wali – termasuk keluhan, serta memberi tahu guru tentang ketidakhadiran atau keterlambatan siswa – harus melalui tim tanggap sekolah mulai bulan September. Orang tua juga bisa ditegur jika mengadu langsung ke guru.
Langkah ini dilakukan setelah para guru menuntut agar kepala sekolah mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk melindungi hak-hak guru.
Tim tanggap darurat akan terdiri dari lima orang, termasuk wakil kepala sekolah, pejabat administrasi, dan staf pendidikan umum, kata kementerian. Kepala sekolah akan mengawasi tim.
Keluhan kecil akan ditangani oleh tim tanggap, sedangkan keluhan yang memerlukan kerja sama guru akan diteruskan ke guru. Untuk kasus yang lebih rumit dan berisiko melanggar hak guru, pengaduan akan disampaikan langsung kepada kepala sekolah.
Terhadap pengaduan yang tidak dapat ditangani secara mandiri oleh pihak sekolah, maka akan dibentuk tim penindakan pengaduan tersendiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Semua sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi akan membentuk tim penanganan pengaduan mereka sendiri, yang akan dibentuk secara resmi tahun depan.
Kementerian Pendidikan berharap dapat menciptakan saluran komunikasi yang sehat antara perwakilan sekolah dan orang tua melalui tim tanggap yang baru dibentuk.
“Saya merasakan tanggung jawab besar yang harus dimiliki para guru untuk menghadapi sendiri situasi dan tantangan sulit ini,” kata Lee Ju-ho, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan.
Kementerian Pendidikan akan mendeklarasikan tahun ini sebagai tahun untuk ‘memulihkan otoritas pendidikan’ dan akan fokus pada penciptaan komunitas pendidikan yang menghormati semua siswa, orang tua, dan guru.”
Pengaduan dan permintaan harus dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Pendidikan Nasional dan laporan ketidakhadiran atau keterlambatan harus disampaikan melalui NEIS. Orang tua juga dapat mengunjungi atau menelepon sekolah untuk menyampaikan keluhannya.
Sistem chatbot kecerdasan buatan juga akan dikembangkan untuk menanggapi keluhan dasar atau berulang dan keluhan yang dibuat dalam semalam atau selama akhir pekan, tambah kementerian tersebut.
Dengan langkah-langkah baru ini, guru mempunyai hak untuk tidak menanggapi pesan orang tua yang dikirimkan ke telepon pribadi mereka.
Orang tua yang menyampaikan keluhan atau permintaan atas nama anaknya akan dianggap melanggar kewenangan guru dan diharuskan menyampaikan permintaan maaf tertulis, menandatangani perjanjian untuk mencegah hal serupa terjadi lagi, dan mendengarkan ceramah khusus. Bagi yang tidak menginap akan dikenakan denda.
Sebelumnya, guru berisiko dilaporkan melakukan kekerasan terhadap anak karena hak siswa lebih ditekankan dibandingkan hak guru, sehingga menyulitkan guru dalam mendisiplinkan siswa tanpa mendapat reaksi keras dari orang tua, termasuk tuntutan hukum atas kekerasan terhadap anak.
Kementerian Pendidikan juga mengumumkan bahwa mereka akan mendukung amandemen undang-undang untuk membedakan disiplin yang tepat dari pelecehan anak dan mewajibkan penyelidik untuk mendengarkan dewan sekolah sebelum menyelidiki guru tersebut.
Selain itu, siswa yang melanggar wewenang guru akan segera dipisahkan dari gurunya sebelum tindakan disiplin diambil. Jika siswa tidak mematuhi tindakan disipliner, siswa tersebut akan diskors dan akan dicatat dalam catatan sekolahnya.