14 September 2022
JAKARTA – Gubernur Jakarta yang akan segera keluar, Anies Baswedan, siap memulai perjalanan politik baru dan menjawab “panggilan tugas” jika ia dicalonkan sebagai calon presiden pada pemilu 2024 – baik sebagai presiden atau untuk masa jabatan berikutnya di Jakarta.
Anies, yang tidak berafiliasi dengan partai mana pun, mengaku siap bertindak jika ada partai politik yang memilih untuk menurunkannya.
“Aku sedang bersiap-siap sekarang. Jika (salah satu partai memutuskan) mencalonkan saya, saya akan menerimanya sebagai panggilan tugas. Saya akan melakukannya,” katanya saat wawancara dengan The Jakarta Post pada hari Jumat. “Saya terbuka untuk keduanya (pemilihan gubernur dan presiden).” Anies, yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur pada bulan Oktober, menyatakan bahwa ia bersedia bergabung dengan partai politik untuk memudahkan pencalonannya.
Konstitusi tidak memperbolehkan calon presiden dari perseorangan, dan Undang-Undang Pemilihan Umum mensyaratkan bahwa sebuah partai politik atau gabungan partai harus menguasai sedikitnya 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat ikut serta dalam pemilihan presiden. mencalonkan seorang kandidat.
“Kalau saya dicalonkan (mencalonkan diri sebagai presiden), saya wajib masuk partai politik. Ibaratnya Anda harus memiliki perusahaan jika ingin menawar suatu proyek konstruksi. Tentu saja saya akan; itu bagian dari tanggung jawabku.” dia berkata.
Anies merupakan salah satu dari sedikit bakal calon presiden yang tidak terafiliasi dengan suatu partai. Ia secara konsisten berada di peringkat tiga besar calon presiden dalam jajak pendapat publik, bersama dengan Menteri Pertahanan dan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berkuasa.
Pikat oposisi
Popularitas gubernur rupanya menarik perhatian beberapa partai politik, terutama yang berada di luar koalisi pendukung pemerintah.
Partai Demokrat yang beroposisi secara terbuka menyatakan sedang mempertimbangkan untuk menjodohkan Anies dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.
Menurut Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, partainya menjalin komunikasi erat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berbasis Islam dan Partai NasDem yang pro pemerintah untuk potensi aliansi pada pemilu 2024.
PKS mendukung pencalonan Anies sebagai gubernur Jakarta pada tahun 2017, sementara NasDem baru-baru ini menyebut Anies sebagai salah satu dari tiga calon presiden pilihan mereka, bersama dengan Ganjar dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal. Andika Perkasa, tidak ada satupun yang menjadi anggota NasDem.
Jika Partai Demokrat, PKS, dan NasDem berkoalisi, maka mereka akan mewakili 28,3 persen kursi DPR – cukup untuk mengajukan calon.
Analis politik agen bebas Firman Noor dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan, dibandingkan Ganjar, Anies punya peluang lebih besar untuk masuk nominasi karena meski keduanya populer, Anies maupun partai politik tidak punya afiliasi.
“Hal ini memberinya keleluasaan yang besar untuk mendekati berbagai partai politik dan peluang yang luas untuk menggalang dukungan untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024,” kata Firman.
Ganjar, yang akan mengakhiri jabatan gubernurnya tahun depan, tidak dijamin mendapatkan nominasi presiden dari partainya sendiri, meskipun ia populer.
Pilihan calon presiden PDI-P ada di tangan ketua umum, Megawati Soekarnoputri, yang menurut para analis, kemungkinan besar akan memberikan kesempatan pertama kepada putrinya, Ketua DPR, Puan Maharani. Ganjar mengatakan, dirinya hanya akan mencalonkan diri sebagai calon atas nama PDI Perjuangan.