17 Juli 2023
JAKARTA – Pemerintah dan anggota parlemen menolak usulan baru dari pengawas pemilu untuk menunda pemilu daerah tahun depan karena masalah keamanan.
Indonesia bersiap menyelenggarakan pemilu dan pemilu daerah pada tahun yang sama untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pemilihan presiden dan legislatif direncanakan pada 14 Februari, sedangkan hari pemungutan suara kepala daerah dijadwalkan pada 27 November.
Pilkada sedianya dijadwalkan pada tahun 2022 dan 2023, namun diundur setelah adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk tidak merevisi undang-undang yang mengatur pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Lebih dari seratus jabatan pemimpin daerah sudah kosong tahun lalu dan masih banyak lagi yang akan kosong ketika masa jabatan pemimpin daerah berakhir tahun ini.
Namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melontarkan gagasan untuk menunda hari pemungutan suara pada bulan November, dengan alasan kekhawatiran keamanan seputar pemilu lokal di seluruh negeri. Usulan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat rapat dengan Kantor Staf Presiden (OPC), Kamis.
“Kami prihatin karena hari pemungutan suara bulan November akan dilaksanakan berdekatan dengan pelantikan presiden pada bulan Oktober,” kata Rahmat seraya menambahkan bahwa rangkaian acara tersebut akan menambah tantangan dalam menjaga keamanan selama pilkada.
Pemerintah dengan cepat menolak usulan tersebut dan menganggapnya “tidak relevan”, seperti yang dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud, direktur pelaksana. Dia mengklaim bahwa pemerintah telah berjanji untuk membantu menjamin keamanan pemilu dan keamanan tidak akan menjadi kekhawatiran “selama penyelenggara bersedia melakukan upaya serius.”
“Kalau kita selalu mengedepankan ketakutan dan kekhawatiran, maka tidak akan pernah ada pemilu,” kata Mahfud, Sabtu, seperti dikutip dari Antara tempo.co. “Masalah-masalah ini sudah ada sejak lama dan kami memiliki alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.”
Menko mengatakan ia optimis bahwa pemilu mendatang akan “lebih tenang dan aman” dibandingkan dengan pemilu presiden tahun 2019 yang sangat memecah-belah, mengingat tidak adanya kekerasan terkait politik selama beberapa bulan setelah pendaftaran calon presiden pada bulan November. kompas.com.
Hingga hari ini, sudah ada tiga orang yang menyatakan niatnya untuk mengikuti pemilihan presiden. Mereka adalah Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anggota DPR juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan Bawaslu yang menunda pilkada. Saan Mustopa dari Partai NasDem, wakil ketua Komisi II DPR yang membidangi urusan dalam negeri, meminta Bawaslu menahan diri untuk tidak “menghasut kekacauan” menjelang pemilu.
“Keamanan adalah domain tentara dan polisi. Bawaslu seharusnya hanya fokus mengawasi pemilu agar pemilu berlangsung adil dan jujur,” kata Saan.
Seorang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berkuasa juga menyuarakan pemecatan Saan dan mempertanyakan niat Bawaslu karena lembaga tersebut, bersama penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah sepakat dengan DPR mengenai pemilu tahun depan. tanggal.
Bawaslu harus berhenti berkomentar politik, kata Junimart Girsang dari PDI-P seperti dilansir Antara.
Rahmat van Bawaslu mengatakan, gagasan penundaan pilkada hanya sekedar pemikiran yang disampaikan saat diskusi, bukan saran resmi dari lembaga. Diakuinya, penundaan memerlukan peninjauan kembali UU Pilkada 2014.
“Uji ulang undang-undang itu urusan pemerintah dan DPR, bukan penyelenggara pemilu. Kami tinggal membahas beberapa ide potensial,” kata Rahmat, Jumat, seperti dikutip kompas.com.