30 September 2022
JAKARTA – DPR mengesahkan RUU APBN tahun 2023 menjadi undang-undang, yang mengembalikan target defisit kurang dari 3 persen, yang telah menopang ekspansi fiskal Indonesia selama tiga tahun terakhir akibat pandemi COVID-19, sekaligus mengurangi risiko ‘ final rejeki nomplok komoditas.
Pemerintah menetapkan defisit anggaran tahun 2023 sebesar 2,84 persen terhadap PDB, jauh lebih rendah dibandingkan angka revisi tahun ini sebesar 4,5 persen. Target tersebut setara dengan Rp 598,2 triliun (US39,31 miliar), turun hampir sepertiga dari revisi tahun ini sebesar Rp 840,2 triliun.
Hal ini juga membuktikan bahwa pemerintah telah berhasil memenuhi janjinya untuk tidak melampaui “kebijakan defisit di atas 3 persen” sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Tanggap COVID-19 tahun 2020, yang mengamanatkan bahwa kebijakan yang berakhir pada tahun 2023 harus dihentikan.
Dengan target defisit yang jauh lebih rendah, pemerintah juga akan mengurangi penerbitan utang menjadi Rp 696,3 triliun, turun 26 persen dari revisi tahun ini sebesar Rp 943,7 triliun.
“Kami akan memastikan skema pembiayaan kami dilakukan dengan aman dan hati-hati, terutama dalam situasi di mana sektor keuangan global sedang mengalami dinamisme yang sangat besar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan usai rapat paripurna, Kamis.
Sri Mulyani memuji target defisit dan penerbitan utang yang jauh lebih rendah karena dunia menghadapi risiko kenaikan suku bunga Federal Reserve AS yang agresif yang akan membuat pinjaman menjadi lebih mahal.
Defisit tersebut dihitung berdasarkan rencana belanja tahun depan sebesar hampir Rp 3 kuadriliun, melampaui target pendapatan yang hanya sebesar Rp 2,4 kuadriliun. Jumlah yang pertama menurun sebesar 1,5 persen per tahun, sedangkan jumlah yang kedua meningkat masing-masing sebesar 8,7 persen dari anggaran perubahan tahun ini.
Anggaran tersebut juga memperkirakan kenaikan penerimaan pajak sebesar 15,7 persen per tahun menjadi Rp 1,7 kuadriliun dari Rp 1,4 kuadriliun tahun ini, sedangkan penerimaan negara bukan pajak diperkirakan turun 8,4 persen per tahun menjadi Rp 441,4 triliun dari tahun ini Rp 481,6 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa harga komoditas diperkirakan akan kembali normal pada tahun depan dan Kementerian Keuangan telah memperhitungkan risiko tersebut dalam rumusan anggaran tahun 2023, sekaligus memastikan bahwa pemerintah siap dengan rencana untuk memerangi risiko tersebut.
“Kami telah membuat rencana untuk membuat ‘jaring pengaman’ anggaran jika harga komoditas mengalami penurunan tajam akibat melemahnya perekonomian pada tahun 2023,” kata Sri Mulyani, seraya menambahkan bahwa kementerian juga melakukan banyak reformasi kebijakan di bidang perpajakan dan non-pemerintah. -pajak akan digunakan khususnya tentang UU Harmonisasi Perpajakan Tahun 2021.
Ringkasan rencana APBN tahun 2023
Belanja pemerintah Di sisi lain, belanja pemerintah pusat pada anggaran tahun 2023 mengalami penurunan tahunan sebesar 2,39 persen menjadi Rp 2,2 kuadriliun, dari revisi tahun ini sebesar Rp 2,3 kuadriliun.
Namun pemerintah daerah dan kota mampu membelanjakan 1,23 persen lebih banyak menjadi Rp 814,7 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 804,8 triliun.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus memanfaatkan belanja untuk menjaga laju pemulihan ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat.
Fokus lain pada belanja tahun depan juga mencakup proyek ibu kota baru, pemilihan umum, peningkatan sumber daya manusia, serta penyelesaian proyek strategis nasional.
Pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 212 triliun pada tahun depan, dengan konsumsi bahan bakar dan listrik masing-masing sebesar Rp 139 triliun dan Rp 72 triliun. Jumlah tersebut naik tipis 1,7 persen dari Rp 208,5 triliun pada tahun ini.
Skema kompensasi – yang dibayarkan kepada perusahaan energi milik negara untuk menjual barang di bawah harga pasar – ditetapkan sekitar Rp 127 triliun, namun akan ditandai sebagai cadangan, dan jumlahnya masih dapat berubah tergantung pada fluktuasi nilai tukar dan harga komoditas. . Angka tersebut turun lebih dari setengahnya dari alokasi tahun ini sebesar Rp 293,5 triliun.
Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada tahun depan, hanya sedikit lebih tinggi dari target tahun ini sebesar 5,2 persen, sementara inflasi diproyeksikan sebesar 3,6 persen, yaitu 0,3 poin persentase lebih tinggi dari usulan awal pada bulan Agustus.
Dengan target pertumbuhan ekonomi yang sedikit lebih baik, pemerintah bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan menjadi antara 7,5 persen dan 8,5 persen pada tahun depan, sambil mempertahankan tingkat pengangguran pada kisaran 5,3 persen dan 6 persen.