19 Juni 2023
JAKARTA – Pemerintah mencabut izin hampir dua lusin universitas yang terlibat dalam penipuan dalam seminggu terakhir, menambah ratusan universitas yang telah ditutup dalam beberapa tahun terakhir, karena negara ini terus bergulat dengan representasi yang salah dan kesalahan dalam sistem pendidikan tinggi.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi baru-baru ini mencabut akreditasi 23 perguruan tinggi swasta karena adanya praktik ilegal antara lain menjual ijazah palsu, tidak memenuhi standar pendidikan tinggi, menawarkan program studi fiktif, dan melakukan penipuan dalam pemberian Kartu Indonesia Pintar Perguruan Tinggi ( KIP-K) ) beasiswa.
“Kami menangkap kampus-kampus ilegal ini berdasarkan kepatuhan mereka terhadap standar nasional pendidikan tinggi,” Lukman, direktur urusan kelembagaan kementerian, mengatakan kepada The Jakarta Post pada hari Kamis.
Ia menyebutkan, terdapat 53 laporan kegiatan bermasalah di perguruan tinggi pada Mei 2022 hingga 2023.
Meskipun Kementerian tidak mengumumkan universitas mana saja yang dicabut izinnya, para mahasiswa melalui media sosial berbagi pengalaman mereka selama berada di institusi yang sekarang ditutup tersebut, termasuk Universitas Teknologi Indonesia (UTI) di Bali, STIE Tridharma di Bandung dan STIE Tribuana termasuk di Bekasi.
“Pencabutan izin penyelenggaraan ini adalah cara pemerintah untuk melindungi masyarakat, khususnya pelajar, dari administrasi pendidikan yang buruk dan penipuan yang dilakukan oleh penyedia pendidikan jahat,” Nizam, penjabat direktur jenderal pendidikan tinggi kementerian, mengatakan dalam siaran pers pada bulan Juni. 8.
Lukman mengatakan penipuan pendidikan masih terjadi karena dua alasan utama: permintaan terus-menerus akan ijazah palsu dan institusi yang mencoba mengambil keuntungan dari siswa.
Kegagalan bersertifikat
Para ahli mengatakan banyaknya ijazah palsu dan universitas palsu selama bertahun-tahun menunjukkan adanya kegagalan struktural dalam sistem pendidikan negara tersebut.
“Ini bukti kegagalan pendidikan karakter kita selama ini. Selama masih ada permintaan, universitas ilegal akan terus bermunculan,” kata pengamat pendidikan Ina Liem kepada Post pada hari Jumat.
“Jadi dalam jangka pendek (universitas penipu) harus terus dilacak dan dikenakan sanksi. Tapi juga harus ada revolusi spiritual untuk jangka panjang,” katanya, seraya menambahkan bahwa fokusnya harus pada “mengejar pengetahuan atau keahlian, bukan diploma”.
Pakar pendidikan Indra Charismiadji mengatakan banyaknya kasus ijazah palsu mencerminkan tuntutan kontraproduktif terhadap sertifikasi formal di dunia kerja.
“Di Indonesia, kita masih mencari orang yang punya ‘surat-surat’ untuk bekerja, padahal kita sudah hidup di era entitlement,” kata Indra.
Indonesia berupaya untuk memanfaatkan bonus demografi yang sedang berlangsung. Populasi usia kerja di negara ini diperkirakan akan mencapai puncaknya antara tahun 2020 dan 2030, dengan tambahan 10 juta orang usia kerja pada tahun 2025, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Indra mengatakan pengambil kebijakan dan pendidik harus fokus membangun “SDM Unggul” (sumber daya manusia unggul). “Sistem pendidikan kita perlu dirombak besar-besaran. Itu tanggung jawab pemerintah,” kata Indra.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah memperingatkan para mahasiswa untuk memastikan universitas yang mereka masuki terakreditasi dan tidak “tergoda oleh iming-iming ijazah yang mudah”.
“Kasus-kasus seperti inilah yang menyebabkan saya ingin kuliah di universitas besar,” kata Haura, siswi SMA berusia 17 tahun, kepada Post pada hari Jumat.
“Jika saya berakhir di universitas palsu semacam itu, saya kira saya akan mencoba melaporkan atau menuntut mereka,” katanya.
Kementerian mengatakan akan membantu mahasiswa dari universitas yang ditutup untuk pindah ke institusi terakreditasi lain. Dosen yang terbukti tidak terlibat dalam kecurangan akan diberikan bantuan yang sama, sedangkan dosen yang terbukti terlibat dalam kecurangan akan dimasukkan dalam daftar hitam.
Pada Maret 2023, terdapat 9 juta mahasiswa dan 330.000 dosen di 29.324 program studi di 4.231 universitas.