31 Oktober 2022
HANOI — Vietnam menegaskan kembali posisinya yang konsisten terhadap isu Palestina dalam debat publik Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah pada tanggal 28 Oktober.
Dalam pidatonya, Duta Besar Đặng Hoàng Giang, Wakil Tetap Vietnam untuk PBB, mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya kekerasan, khususnya di Tepi Barat.
Dia berpendapat bahwa masyarakat Israel dan Palestina harus sama-sama berhak atas tindakan perlindungan, dan meminta semua pihak yang terlibat, terutama pihak berwenang Israel, untuk menahan diri agar tidak memicu lebih banyak kekerasan.
Terkait solusi ke depan, ia mendesak pihak-pihak terkait, khususnya Israel, untuk secara serius menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, menghentikan perluasan dan pembangunan kawasan pemukiman kembali, serta pembongkaran rumah dan penggusuran warga Palestina di Stop West Bank, termasuk Jerusalem Timur.
Giang mengatakan penerapan Resolusi 2334 bermanfaat bagi keamanan Israel sendiri.
Diplomat tersebut juga menegaskan dukungan Vietnam terhadap semua pihak untuk memainkan peran aktif dalam proses perdamaian, termasuk upaya diplomatik yang dilakukan oleh Kuartet, Inisiatif Perdamaian Arab, serta inisiatif apa pun dari komunitas internasional yang bermanfaat bagi kawasan.
Việt Nam menyambut baik pernyataan Perdana Menteri Israel baru-baru ini yang mendukung solusi dua negara, dan juga menyambut baik organisasi-organisasi Palestina yang mencapai kesepakatan di Aljazair yang mencakup penyelenggaraan pemilu di masa depan, tambahnya.
Perwakilan Vietnam menekankan bahwa sambil menunggu solusi komprehensif, jangka panjang dan adil terhadap masalah Palestina, maka perlu untuk terus memberikan perhatian pada bantuan kemanusiaan untuk membantu rakyat Palestina di masa-masa sulit saat ini.
Pada debat publik tersebut, peserta lain juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya kekerasan. Kebanyakan dari mereka keberatan dan menyerukan diakhirinya perluasan wilayah pemukiman kembali yang dilakukan Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serta pembongkaran dan penyitaan properti warga Palestina, yang menurut mereka melanggar Resolusi 2334.
Beberapa negara meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya memajukan proses perdamaian yang stagnan. Banyak juga yang menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Resolusi 2334, yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 2016, menegaskan bahwa kawasan pemukiman yang dibangun Israel di wilayah pendudukan sejak tahun 1967 tidak sah. Resolusi ini menyerukan Israel untuk segera menghentikan pembangunan struktur baru dan menyerukan semua pihak yang terlibat untuk mengakhiri tindakan kekerasan dan berupaya menuju negosiasi substantif mengenai semua masalah status akhir dalam proses perdamaian Timur Tengah.