5 September 2023
KUALA LUMPUR – Pengadilan Tinggi memerintahkan Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, diberikan pembebasan tidak sebesar pembebasan (DNAA) atas 47 dakwaan suapnya.
Tuduhan tersebut diajukan terhadapnya oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan dana terkait yayasan amal Yayasan Akalbudi (YAB).
Dalam putusannya kemarin, Hakim Datuk Collin Lawrence Sequerah mengambil keputusan tersebut setelah mempertimbangkan argumen jaksa dan tim pembela.
“Jelas dari alasan yang diberikan oleh jaksa bahwa penyelidikan masih berlangsung karena pernyataan yang dibuat oleh pembela.
Oleh karena itu wajar jika jaksa mengusut representasi tersebut yang juga melibatkan pengambilan keterangan dari berbagai pihak, padahal banyak alasan lain juga telah dikemukakan, katanya.
Sebelumnya, jaksa meminta agar Ahmad Zahid diberhentikan, namun tidak dibebaskan karena masih perlu penyidikan lebih lanjut atas kasus tersebut.
Wakil Jaksa Penuntut Umum Datuk Mohd Dusuki Mokhtar menyebutkan 11 alasan; hal ini termasuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan hukum yang terjadi dan memungkinkan dilakukannya penyelidikan yang lebih komprehensif oleh pihak berwenang.
Ia juga mengatakan, pihak pembela telah mengajukan beberapa perwakilan ke Kejaksaan Agung (AGC) antara Desember lalu hingga Maret tahun ini.
Dia juga mengatakan bahwa DNAA didasarkan pada Komisi Penyelidikan Kerajaan (RCI) yang dibentuk untuk menyelidiki klaim dalam memoar kontroversial mantan Jaksa Agung Tan Sri Tommy Thomas, khususnya mengenai dugaan penuntutan selektif.
Penasihat hukum Ahmad Zahid, Datuk Hisyam Teh Poh Teik malah mengusulkan pemecatan penuh, dan mengatakan bahwa penundaan lebih lanjut tidak adil bagi kliennya.
Hisyam Teh beralasan, tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk kesimpulan penyelidikan MACC, serta kesimpulan RCI.
Hakim Sequerah mengatakan dalam putusannya bahwa pengadilan mengeluarkan perintah DNA karena kasus tersebut telah berlangsung selama 77 hari, yang melibatkan total 114 saksi baik dari pihak penuntut maupun pembela.
“Di tempat tersebut dan karena alasan yang diberikan, pengadilan ini menjatuhkan perintah terhadap DNAA,” putusnya.
Hakim mengatakan kewenangan yang dijalankan oleh AGC berdasarkan Pasal 145(3) Konstitusi Federal dan Pasal 254 KUHAP untuk mengajukan atau membatalkan dakwaan kapan saja sebelum putusan tidak dapat dibantah.
Namun, ia menambahkan bahwa banyak waktu peradilan yang berharga dan uang pembayar pajak akan terbuang sia-sia jika penuntut memutuskan untuk tidak melanjutkan tuntutannya di masa depan.
Sementara itu, Hisyam Teh mengatakan permohonan banding untuk pembebasan menyeluruh atas 47 tuduhan korupsi akan diajukan hari ini.
“Jaksa menggunakan kewenangannya untuk menghentikan proses tersebut.
“Bagus untuk saat ini, meski belum ada pembebasan penuh, ada pencabutan terhadap 47 dakwaan.
“Kami menghormati keputusan Yang Mulia dan kami akan menghormati Yang Mulia dan akan mengajukan banding ke Pengadilan Banding atas keputusan yang telah diambil.
“Kami meminta pembebasan penuh,” katanya kepada wartawan kemarin setelah persidangan.
Pengacara Ahmad Zahid, Datuk Ahmad Zaidi Zainal mengatakan AGC hanya menjalankan kebijaksanaannya sebagaimana diatur dalam Konstitusi Federal ketika memutuskan untuk menghentikan dakwaan.
Ia mengatakan, pengajuan pembebasan oleh Jaksa merupakan hal yang wajar jika Kejaksaan dapat menerima alasan yang diberikan terdakwa melalui pernyataan yang disampaikan.
Ia juga mengatakan, kasus yang didakwakan kepada presiden UMNO tersebut merupakan bentuk persekusi politik.
“Dalam pernyataan tertulis klien kami di pengadilan, mantan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad menelepon klien kami dan menginstruksikan dengan nada tegas untuk membubarkan UMNO atau menerima konsekuensi apa pun jika instruksinya tidak dipatuhi.
“Pertemuan dengan Tun Mahathir terjadi pada bulan Juni 2018. Klien menolak untuk tunduk pada ancaman Tun Mahathir dan pada tanggal 2 Juli 2018 klien dipanggil oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia untuk keperluan penyelidikan dan tindakan pengadilan.
“Klien kami didakwa pada 19 Oktober 2018,” ujarnya.