10 April 2023
BANGKOK – Departemen Cukai berencana untuk mengenakan pajak karbon pada sektor energi, transportasi dan industri untuk membantu Thailand mencapai tujuan netralitas karbon pada tahun 2050 dan nol emisi gas rumah kaca pada tahun 2063, serta mengurangi biaya bahan bakar impor.
Pajak karbon akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk menggunakan energi yang lebih bersih atau terbarukan dan mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) hingga 30%, kata Nutthakorn Utensute, direktur biro perencanaan pajak di departemen cukai Kementerian Keuangan.
Nutthakorn tidak memberikan rincian mengenai pajak tersebut, termasuk kapan akan diterapkan, hanya mengatakan bahwa studi mengenai pajak tersebut sedang dilakukan dan akan selesai tahun ini.
Sektor energi menyumbang 35% emisi CO2 di Thailand karena sebagian besar listrik dihasilkan dari pembakaran minyak, gas alam, dan batu bara, kata Nutthakorn, seraya menambahkan bahwa sektor transportasi menyumbang 32% emisi CO2, sektor industri 27%, dan rumah tangga. 6%.
Uni Eropa, Tiongkok dan Amerika Serikat juga sedang mempelajari pajak karbon.
Nutthakorn mengatakan Thailand akan menghadapi kenaikan biaya impor bahan bakar jika tidak mengurangi emisi CO2.
Selain itu, negara-negara pengekspor harus mengurangi emisi gas CO2 ketika Eropa memberlakukan mekanisme penyesuaian batas karbon pada tujuh barang yang diimpor ke blok tersebut pada bulan Oktober 2023.
Mulai tanggal 31 Mei 2026, mekanisme ini akan mewajibkan perusahaan untuk melaporkan emisi gas CO2 mereka setiap tahun, termasuk pada barang impor. Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan pajak yang lebih tinggi.
Thailand mempromosikan kendaraan listrik, penggunaan energi terbarukan yang lebih besar, dan pajak karbon untuk membantu negara tersebut mencapai tujuan lingkungannya.
Rosalind Amornpitakpun, direktur divisi manajemen dan koordinasi perubahan iklim, mengatakan pajak karbon dan perdagangan kredit karbon di negara tersebut harus dimasukkan dalam Undang-Undang Perubahan Iklim, termasuk rencana aksi untuk mengurangi emisi gas CO2 di sektor energi, transportasi dan industri.
Hal ini akan membantu Thailand mempersiapkan forum perubahan iklim yang akan datang, katanya, mengacu pada Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim ke-28 pada bulan November di Dubai.
Divisi Pengelolaan dan Koordinasi Perubahan Iklim merupakan unit dari Kantor Kebijakan dan Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Kantor tersebut mempercepat studi mengenai teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon, sementara perdagangan kredit karbon yang melibatkan bus listrik dengan Swiss sedang berlangsung.
Departemen Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup yang baru dibentuk diharapkan memainkan peran penting dalam upaya Thailand untuk mengurangi emisi CO2.