23 Agustus 2022
PETALING JAYA – Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin melakukan kunjungan kerja selama empat hari ke Thailand untuk mengetahui potensi penggunaan ganja dan ketum untuk tujuan medis serta kerangka hukum penggunaan medisnya.
Kementerian Kesehatan mengatakan kunjungan kerja yang dimulai kemarin (Senin) ini atas undangan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand, Anutin Charnvirakul.
Khairy mengunjungi Kantor Farmasi Pemerintah (GPO), di mana ia akan diberi pengarahan tentang kebijakan ganja medis di Thailand, termasuk praktik, metode budidaya dan penelitian serta penggunaan ganja dan ketum untuk tujuan kesehatan di Thailand.
Thailand adalah negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan ganja dan menggunakannya untuk tujuan pengobatan.
“Kunjungan bilateral ini mewakili platform ideal bagi Kementerian Kesehatan untuk memahami kemajuan dalam penelitian dan temuan internasional untuk mendukung penggunaan ganja secara klinis.”
Menurut pernyataan tersebut, kunjungan tersebut juga memberikan peluang kolaborasi internasional bagi lembaga swasta dan penelitian yang melakukan studi klinis tentang ganja dan ketum sambil mengembangkan inovasi medis yang akan lebih meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Malaysia.
Khairy diperkirakan akan bertemu dengan para pemain utama industri ganja dan ketum di Thailand, selain mengunjungi Siam Cannabis Land, di mana ia akan dapat melihat perkebunan di dalam dan luar ruangan, rumah kaca, dan pusat pengeringan.
Delegasi Malaysia juga akan mengunjungi Rumah Sakit Internasional Bumrungrad, salah satu rumah sakit swasta terbesar di Asia Tenggara, dan Institut Psikiatri Somdet Chaopraya, yang menyediakan layanan perawatan kesehatan mental modern.
Bulan lalu, Khairy mengatakan kerangka pendaftaran produk cannabidiol (CBD) tertentu akan diumumkan.
Khairy juga dijadwalkan menghadiri pertemuan tingkat tinggi APEC mengenai kesehatan dan ekonomi di Bangkok pada hari Kamis sebelum kembali ke Kuala Lumpur.
Sementara itu, mengenai masalah terpisah, Khairy mengatakan dalam pernyataannya bahwa kementerian akan segera menyelesaikan sisa 4.833 kasus simpanan non-Covid-19 di rumah sakit pemerintah.
Dia mengatakan tumpukan kasus hingga 31 Juli hanya melibatkan prosedur bedah dari disiplin ilmu bedah anak dan kardiotoraks.
“Depkes akan terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan bagi seluruh keluarga Malaysia.”
Khairy kemarin mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan telah berhasil menyelesaikan 92% dari 57.355 kasus pengobatan non-Covid-19 yang tercatat di rumah sakit pemerintah di seluruh negeri pada September 2021.
Dari total backlog kasus tersebut, kata dia, 53.785 kasus merupakan kasus bedah, dan 3.570 kasus merupakan kasus medis. —Bernama