10 Februari 2022
JAKARTA – Nusantara, proyek ibu kota baru pemerintah, menghadapi perhatian publik yang lebih besar bahkan setelah anggota parlemen mengesahkan undang-undang yang meresmikan perpindahan tersebut dari Jakarta yang padat, menyusul tuduhan bahwa sejumlah tokoh terkemuka dalam perpindahan ke Kalimantan Timur dapat memperoleh manfaat.
Kekhawatiran terhadap hak dan kepemilikan tanah di ibu kota baru seluas 256.000 hektar telah mengemuka sejak Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan bahwa kota baru tersebut akan menempati wilayah yang mencakup Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Lusinan orang yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah disebutkan dalam laporan tahun 2020 yang diterbitkan bersama oleh Trend Asia dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) berjudul “Untuk siapa ibu kota baru?”.
Namun kini para kritikus memfokuskan perhatian mereka pada individu-individu tertentu yang memiliki kekayaan bersih tinggi, termasuk konglomerat Sukanto Tanoto dan pengusaha yang memiliki koneksi politik Hashim Djojohadikusumo.
Keduanya baru-baru ini mendapat sorotan karena dilaporkan kepemilikannya atas sebidang tanah di mana ibu kota baru akan dibangun: Sukanto melalui PT International Timber Corporation Indonesia (ITCI) Hutani Manunggal dan Hashim melalui kepemilikannya atas Grup Arsari.
Dalam webinar pada tanggal 22 Januari, ekonom senior Faisal Basri berspekulasi bahwa kedekatan Hasyim dengan pemerintah telah mengubahnya menjadi salah satu oligarki yang akan mendapat manfaat dari relokasi ibu kota melalui proyek pasokan airnya.
Faisal juga mempermasalahkan kurangnya transparansi dalam transaksi antara negara dan pemilik konsesi seperti Sutanto, Hasyim atau bahkan saudaranya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta dengan vendor yang ditunjuk untuk memasok material untuk pembangunan gedung baru. modal.
“Tidak ada yang namanya makan siang gratis,” katanya.
The Jakarta Post menghubungi perusahaan Sukanto. yang sudah menyatakan pada tahun 2019 bahwa raja kelapa sawit bersedia mengembalikan bagian tanahnya kepada pemerintah.
Sementara itu, Hashim menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa ia telah mempertahankan hak atas tanah tersebut sejak tahun 2007, jauh sebelum lokasi ibu kota baru diumumkan oleh Jokowi.
“Saya bisa katakan (tuduhan tersebut) adalah kebohongan besar, dan juga fitnah. Tidak ada kesepakatan politik,” katanya pada konferensi pers pada hari Kamis, seraya menambahkan bahwa hanya sebagian kecil lahannya yang tumpang tindih dengan proyek Nusantara.
Menurut Hashim, pada tahun 2015 ia telah membuat rencana untuk menggunakan wilayah konsesinya untuk proyek reboisasi – yang ditujukan untuk produksi biofuel dan konservasi satwa liar – dengan inisiatif air bersih sebagai tambahannya.
“Rencananya sudah siap dijalankan mulai 2016. Tadinya untuk menyuplai (air bersih) ke Kota Balikpapan, tapi kemudian pemerintah melalui Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) meminta saya untuk menyuplai (pasokan air) ke kota. prioritas ibu kota baru. ,” dia berkata.
“Namun, belum ada kontrak yang ditandatangani.”
Sebagai seorang pengusaha, Hashim juga membiayai kampanye presiden saudaranya yang gagal. Prabowo akhirnya menjadi sekutu koalisi Jokowi, dan ditugaskan mengelola lahan di Kalimantan berdasarkan proyek ketahanan pangan.
Dalam salah satu debat kampanye nasional mengenai reforma agraria yang disiarkan di televisi pada tahun 2019, Jokowi menepis kritik Prabowo terhadap program distribusi tanahnya dengan mengungkapkan bahwa saingannya memiliki 220.000 hektar tanah di Kalimantan Timur.
Prabowo mengakui hal ini sebagai sebuah fakta, namun partainya kemudian membalas dengan menyatakan bahwa hasil dari konsesi lahan ini juga berkontribusi terhadap pencalonan Jokowi untuk jabatan Gubernur Jakarta pada tahun 2021, yang dipandang sebagai tonggak penting dalam pengumuman kenaikan dirinya menjadi presiden pada tahun 2014.