23 Februari 2023
KUALA LUMPUR – Malaysia kemungkinan akan mengadakan pemilu serentak pada bulan Juli di enam negara bagian yang mengadakan pemilu tahun ini, setelah para kepala negara mencapai konsensus pada hari Rabu untuk membubarkan majelis negara bagian mereka masing-masing dalam dua minggu terakhir bulan Juni.
Ketua Menteri Selangor Amirudin Shari membuat pengumuman di Facebook, mengatakan para pemimpin Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Kedah, Kelantan dan Terengganu bertemu di Kuala Lumpur pada hari Rabu di sela-sela Konferensi Majelis Penguasa.
Enam dewan negara bagian kemungkinan besar akan dibubarkan sebelum libur Hari Raya Haji yang dimulai pada tanggal 26 Juni, sehingga membuka jalan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pemilu serentak di enam negara bagian tersebut pada bulan Juli. Komisi Eropa biasanya mengadakan pemungutan suara lebih dari sebulan setelah majelis negara bagian dibubarkan.
Pemilihan umum negara bagian akan menjadi barometer penting penerimaan masyarakat terhadap pemerintahan federal saat ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang berkuasa sejak November 2022.
Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar adalah petahana di tiga negara bagian: negara bagian Selangor, Negeri Sembilan, dan Penang yang merupakan negara bagian terpadat di Malaysia. Partainya Parti Justice Rakyat (PKR) memimpin Selangor dan Negeri Sembilan, sedangkan anggota PH, Partai Aksi Demokratik (DAP) memimpin Penang.
Kedah, Kelantan dan Terengganu dipimpin oleh Parti Islam SeMalaysia (PAS), yang merupakan bagian dari koalisi oposisi Perikatan Nasional (PN).
Keenam kepala negara tersebut secara rutin membahas pemilu serentak sejak pergantian tahun, seiring upaya negara tersebut untuk menurunkan suhu politik dan juga biaya pemilu setelah harus mengadakan pemilu setiap tahun sejak tahun 2020.
Setelah runtuhnya pemerintahan PH pertama pada tahun 2020, negara ini menyelenggarakan pemilu sela di Sabah pada tahun 2020, Melaka pada tahun 2021, dan Johor pada tahun 2022, selain pemilu yang dijadwalkan di Sarawak pada tahun 2021.
Pada akhir tahun 2022, parlemen dibubarkan untuk membuka jalan bagi pemilihan cepat, yang tidak menghasilkan pemenang yang jelas, sebelum Datuk Seri Anwar diangkat sebagai perdana menteri setelah berhasil membentuk koalisi longgar dengan mayoritas gabungan di parlemen.
Meskipun gagal membentuk pemerintahan federal, PN bisa optimis mengenai peluangnya dalam pemilu negara bagian, dilihat dari kinerjanya pada pemilu tahun 2022, di mana ia memenangkan semua kecuali satu kursi federal yang mencakup Kedah, Terengganu, dan Kelantan. Koalisi ini juga membuat terobosan di Selangor dan Penang, dua negara bagian yang dianggap sebagai benteng pertahanan PH.