25 November 2022
JAKARTA – Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah melantik politisi Muhamad Mardiono sebagai utusan khusus untuk pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.
“(Mardiono) bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan program pemerintah khususnya pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Nantikan karyanya,” cuit Jokowi pada Rabu.
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Mardiono juga menjabat sebagai Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang menjabat pada bulan September setelah keretakan internal partai yang menyebabkan tersingkirnya Ketua Umum Suharso Monoarfa dari jabatannya. .
Seusai pelantikan di Istana Negara, Rabu, Mardiono mengatakan Presiden berharap agar program pemerintah menjadi tindakan nyata untuk mencapai target “zero kemiskinan” dan “zero kelaparan” yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. .perkembangan telah digariskan. (SDGs) pada tahun 2030.
“Pencapaian sasaran tersebut merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan,” kata Mardiono seperti dikutip dari siaran pers.
“Kita tahu bahwa kita saat ini (juga) sedang menghadapi resesi global, sehingga ketahanan pangan adalah prioritas utama kita.”
Ia mencontohkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka kemiskinan dalam negeri pada Maret sebesar 9,54 persen dari jumlah penduduk, yakni sekitar 26,16 juta jiwa.
Meskipun data BPS menunjukkan penurunan sebesar 0,17 poin persentase dari survei terakhir yang dilakukan pada bulan September 2021, hal ini tidak membuat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih setara, karena pada hari yang sama badan tersebut melaporkan bahwa rasio Gini meningkat dari 0,003 menjadi 0,384 . . Rasio Gini, disebut juga koefisien Gini, merupakan indikator ketimpangan, dimana nol melambangkan kesetaraan penuh dan 1 melambangkan kesenjangan total.
“Hal ini menunjukkan bahwa kita perlu memperkuat ketersediaan pasokan, kualitas dan keberlanjutan pangan serta keterjangkauannya bagi masyarakat. Selanjutnya saya pastikan angka kemiskinan terus turun,” kata Mardiono.
Ia berencana mengunjungi berbagai daerah di seluruh negeri untuk melihat apa yang terjadi di lapangan dan menyusun strategi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan.
Para ahli menyambut baik pembentukan pos utusan khusus tersebut dan berharap hal ini dapat meletakkan dasar bagi kerja sama yang kuat dan efektif antara berbagai lembaga pemerintah yang selama ini masih kurang.
Bhima Yudhistira dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS) mengatakan bahwa Presiden mungkin telah memperhatikan bagaimana kementerian dan lembaga sedang berjuang untuk menyinkronkan kebijakan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Jokowi, kata dia, akan membutuhkan Mardiono untuk mengintegrasikan program-program pemerintah ke dalam satu paket kebijakan, terutama jika ia ingin membangun warisan ketika ia mengakhiri masa jabatan kedua dan terakhirnya pada tahun 2024, karena para menterinya mungkin akan terganggu oleh pemilu.
Bhima menyarankan agar Mardiono mencari cara untuk meningkatkan cadangan beras Indonesia. “Yang membuat inflasi harga pangan kita saat ini lebih rendah dibandingkan negara lain adalah karena (pasokan) beras masih relatif stabil. Kita harus memberikan perhatian ekstra terhadap hal ini,” ujarnya
Ahli agronomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan dapat diatasi dengan menjamin kesejahteraan petani.
“Utusan itu harus punya konsep yang jelas bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata Dwi.